Menperin: Ada 291 Ribu Peluang Kerja di Luar Negeri, WNI Baru Isi 25%

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengirim tenaga kerja ke pasar internasional. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Dari sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri yang tercatat pada 2026, pemerintah baru mampu memenuhi sekitar 25%.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan tenaga kerja di pasar global yang belum dapat dipenuhi oleh pekerja Indonesia.

“Terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada tahun 2026 berdasarkan job order yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen yang dapat kita penuhi. Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global,” ujar Mukhtarudin di Balai Diklat Industri Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Jika mengacu pada angka tersebut, sekitar 218 ribu peluang kerja belum terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di negara tujuan.

Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencakup berbagai bidang, mulai dari manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, hingga transportasi. Sejumlah negara yang menjadi pasar potensial antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Untuk memperbesar peluang penempatan, pemerintah berupaya memperkuat pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Pelatihan diarahkan agar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pemberi kerja, sehingga lulusan tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga memenuhi standar pekerjaan di negara tujuan.

“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” kata Mukhtarudin.

Kemenperin punya kapasitas pelatihan 11 ribu peserta

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, kementeriannya memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan calon pekerja migran sesuai kebutuhan industri global.

Kemenperin memiliki balai diklat industri dengan kapasitas pelatihan sekitar 11 ribu peserta per tahun. Sementara itu, jumlah peserta dalam program pelatihan melalui kerja sama dengan KP2MI pada 2026 tercatat sekitar 1.066 orang.

Kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja terampil yang siap memasuki pasar internasional. Namun, angka 11 ribu merupakan kapasitas pelatihan balai diklat industri secara keseluruhan, bukan kuota khusus untuk pekerja migran.

“Insyaallah ke depan akan lebih banyak lagi, karena Kemenperin tidak hanya memiliki balai diklat, tetapi juga politeknik, SMK, dan akademi komunitas,” ujar Sarmuji.

Kedua kementerian juga memperbarui nota kesepahaman untuk memperluas cakupan sektor pelatihan. Kerja sama yang sebelumnya berfokus pada manufaktur akan dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan lain di lingkungan Kemenperin.

Selain balai diklat industri, Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi melalui 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, kolaborasi tersebut mencakup identifikasi peluang kerja sektor manufaktur maupun sektor lainnya di luar negeri, serta pemetaan ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri.

“Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri,” kata Adie.

Pemerintah targetkan 140 ribu peserta pada 2027

Penguatan pelatihan tenaga kerja juga menjadi bagian dari program SMK Go Global yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Mukhtarudin mengatakan, pemerintah menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program tersebut. Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin.

Besarnya target pelatihan itu membuat kesesuaian antara materi pelatihan dan kebutuhan pemberi kerja menjadi salah satu hal penting. Pemerintah perlu memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan posisi yang tersedia, termasuk persyaratan sertifikasi dan kualifikasi di negara tujuan.

Di sisi lain, Sarmuji menilai Indonesia memiliki modal berupa jumlah penduduk usia produktif yang besar. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara yang menghadapi penurunan jumlah penduduk usia produktif.

Baca Juga: Menperin Kejar Produsen Rokok Ilegal, Penindakan Saja Tak Cukup

Baca Juga: Menperin Buka Suara soal Besaran Dana Akuisisi Sritex

Baca Juga: Menperin Dorong Wastra Naik Kelas, Tak Cukup Cuma Andalkan Motif Tradisional

“Kita memiliki bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia,” kata Sarmuji.

Pemerintah juga berencana mengembangkan migrant center sebagai pusat layanan terpadu bagi calon pekerja migran. Penguatan layanan ini diharapkan mendukung proses penyiapan tenaga kerja, mulai dari pemetaan kebutuhan, pelatihan, sertifikasi, hingga fasilitasi penempatan.

Selain memperluas kesempatan kerja, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia.

Dengan besarnya peluang kerja yang belum terpenuhi, tantangan berikutnya bukan hanya menambah jumlah peserta pelatihan, tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar global dan membuka jalan menuju penempatan kerja yang konkret.