Lima Hal Penting untuk Mempercepat Ekonomi Maritim

Langkah pemerintah untuk mengubah arah pembangunan dari berbasis darat menjadi berbasis laut adalah langkah yang harus diberikan apresiasi karena masa depan Indonesia adalah di laut. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 65% dari total luas Indonesia, maka potensi yang disimpan sangat luar biasa besarnya.

Dalam kurun waktu dua tahun sejak implementasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, kinerja sektor maritim meningkat dan senantiasa berada diatas kinerja ekonomi nasional, salah satu parameter yang dapat dilihat adalah pertumbuhan industri perikanan yang tumbuh diatas 8% di tahun 2015, jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang dibawah 5%.

Namun disadari, meskipun sudah mulai terjadi peningkatkan kinerja ekonomi di tengah masih melambatnya perekonomian dunia, melalui kebijaan pembangunan yang fokus pada menggerakan sektor riil, ekonomi masyarakat kecil, serta menjadikan ekonomi maritim sebagai ujung tombak, masih terdapat berbagai kendala yang harus dipecahkan oleh seluruh komponen bangsa.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (IKA ITS Surabaya) Dwi Soetjipto, menekankan pentingnya masukan dari masyarakat terdidik dalam percepatan ekonomi maritim yang tengah digagas pemerintah.

?Jika seluruh elemen masyarakat terdidik di Indonesia aktif memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah, maka satu persoalan utama yaitu perencanaan sudah dapat diselesaikan, dan Pemerintah dapat fokus memilah dan memilih berbagai masukan tersebut menjadi program pembangunan,? kata Dwi dalam Sarasehan Nasional Maritim dan Energi 2016: Percepatan Infrastruktur Kemaritiman & Kemandirian Energi, Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan yang digagas IKA ITS Surabaya di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Dirut PT Pertamina berharap Alumni ITS juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah bagaimana mengatasi kendala dan memanfaatkan momen yang ada.

Pada awal Nopember yang lalu, IKA ITS telah memberikan masukan kebijakan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia sekaligus menyerahkan Buku Rekomendasi Kebijakan IKA ITS berjudul Indonesia Poros Maritim Dunia; Membangun Indonesia Menjadi Negara Maritim Yang Mandiri, Maju dan Kuat.

"Pada kesempatan tersebut Presiden memberikan apresiasi yang mendalam atas masukan yang diberikan IKA ITS," papar Dwi.

Adapun berdasarkan perkembangan dan dinamika pemikiran dari narasumber dan peserta dalam Sarasehan Nasional Maritim dan Energi 2016, serta updating kajian pelaksanaan pembangunan ekonomi maritim dalam kurun waktu dua (2) tahun, maka beberapa penekanan kebijakan yang harus ditingkatkan antara lain :

1. Mendorong investasi sektor maritim yang lebih besar, agar daya dukung sektor maritim semakin besar bagi ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total kredit pada usaha maritim tahun 2015 sebesar 97,8 triliun, jika dibandingkan terhadap total kredit modal kerja dan kredit investasi yang mencapai Rp 2.935 triliun maka masih sangat kecil porsi sektor usaha maritim.

2. Salah satu tolok keberhasilan sektor maritim yang menjadi acuan dunia adalah infrastruktur maritim berupa kapal dan pelabuhan. Melihat masih besarnya potensi sektor kelautan, terlebih dengan moratorium ijin kapal asing, maka industri kapal nasional harus didukung untuk menjadi tulang punggung bagi penambahan kapal nasional, baik kapal tangkap, kapal barang maupun kapal penumpang.

3. Kekayaan alam Indonesia di laut sangat melimpah, termasuk cadangan Migas yang belum di eksplorasi 75% berada di laut. Mengingat resiko yang besar dan biaya investasi yang tinggi, sudah seharusnya Pemerintah memberikan kemudahan dan tawaran investasi serta dukungan perbankan untuk meningkatkan investasi laut. Berdasarkan data dari Badan Koodinasi Penanaman Modal, baik PMA maupun PMDN mayoritas menanamkan investasinya di sektor berbasis darat.

4. Masih sedikitnya pendidikan tinggi yang berkualitas yang fokus pada maritim, maka pendirian perguruan tinggi negeri yang baru hendaknya diarahkan ke sektor maritim, begitu pula penambahan jurusan di perguruan tinggi yang ada dapat diarahkan ke sektor maritim. ITS sebagai perguruan tinggi terbesar di sektor maritim dan memiliki fasilitas laboratorium hidrodinamika terbesar di Asia Tenggara hendaknya dapat dijadikan Pemerintah sebagai pusat riset maritim nasional dan menjadi rujukan bagi pengembangan jurusan maritim di berbagai kampus di tanah air.

5. Laut identik dengan ketersediaan energi terbarukan yang melimpah dan diperkirakan menyimpan potensi lebih dari 200.000 MW. Maka riset berskala industri di sekto energi terbarukan berbasis laut hendaknya menjadi prioritas Pemerintah, dan penyediaan listrik kedepan harus fokus pada energi terbarukan, termasuk potensi energi laut.

Sejauh ini kebijakan terintegrasi mulai dari pelarangan penangkapan ikan oleh kapal asing, penghapusan penggunaan jaring yang memusnakah siklus kehidupan ikan seperti pukat harimau, cantrang dan lainnya telah meningkatkan populasi ikan yang pada akhirnya meningkatkan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan Indonesia.

Upaya menekan disparitas harga antara Jawa dan Non Jawa, serta mengurangi biaya logistik telah memberikan kestabilan beberapa bahan kebutuhan pokok, termasuk mampu meningkatkan gairah peternak di NTB dan NTT dengan membaiknya harga beli ditingkat peternak. Kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia, menjadi katalis dan akselerator bagi upaya menumbuhkan dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat yang selama ini belum terjamah kebijakan Pemerintah.