Kebijakan Pengadaan Alutsista Perlu Utamakan Produk Dalam Negeri

Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Almuzzammil Yusuf menilai pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata perlu mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, ia mengapresiasi keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membataskan pembelian helikopter AW 101.

Menurutnya hal itu sesuai dengan semangat kemandirian dalam UU No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. "Kebijakan Panglima sudah sesuai dengan perintah UU N0. 16 Tahun 2012 yang mewajibkan TNI atau Polri atau lembaga terkait untuk membeli dan menggunakan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan/alutsista yang dibuat oleh Industri Pertahanan dalam negeri," katanya.

Adapun kebijakan impor dalam pembelian alutsista dibolehkan, kata Muzzammil, tetapi harus atas persetujuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang cukup ketat.

Dalam UU Industri Pertahanan juga menurutnya, dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah dan Industri Pertahanan dalam negeri menyediakan anggaran penelitian dan rekayasa untuk link and match antara Industri Pertahanan, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dalam melakukan pengembangan dan perekayasaan teknologi alutsista yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan.
"Sehingga penelitian yang dilakukan pakar-pakar kita di perguruan tinggi dapat link and match digunakan untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri," kata Muzzamil.

Agar ke depan hal yang sama tidak terulang, Muzzammil menyarankan agar sosialisasi UU Industri Pertahanan ini harus disosialisasikan secara masif di internal TNI atau Polri dan lembaga terkait. "Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi pengadaan Alutsista, semua harus sejalan dengan semangat undang-undang yang sangat pro kepada kemandirian dan kedaulatan Bangsa," katanya. (Ant)