Djarot Sebut Penyebar Berita Hoax Pengecut

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar setiap warga tidak menyebarkan berita yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau "hoax" yang bermunculan di media sosial karena dapat mengganggu ketenangan masyarakat.

"Kalau isinya (berita) itu menyebarkan kebencian, permusuhan, fitnah, caci maki, jelas harus ditertibkan. Ini tugasnya bukan hanya dari Kementeran Komunikasi dan Informatika, tapi juga seluruh masyarakat supaya cerdas (menyeleksi berita)," kata Djarot, Jakarta, Minggu (8/1/2017). Ketika ada informasi "hoax" yang masuk ke jejaring sosial miliknya, Djarot mengatakan akan segera menghapusnya, dan tidak menyebarkan berita itu kepada orang lain.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga mengharapkan agar warga tidak langsung menyebarkan berita atau informasi "hoax" yang ada karena informasi itu belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk berita yang dapat memicu permusuhan karena berisikan fitnah, kebencian dan caci maki.

"Kalau sampai di kami (berita hoax) yang kayak gitu itu langsung dihapus, kalau perlu jangan dibaca, langsung hapus. Itu menciptakan ketakutan, kebencian dan kecurigaan satu sama lain tanpa ada siapa yang bertanggung jawab," ujarnya. Dia menyayangkan berita atau informasi "hoax" yang merebak di media massa.

"Bagi saya yang menyebarkan berita (hoax) seperti itu ya pengecut apalagi pakai akun-akun palsu ya," tuturnya. Sebelumnya, pemerintah mendukung upaya masyarakat untuk memerangi berita "hoax".

"Pemerintah 'concern' (peduli) terhadap merebaknya (informasi) 'hoax' di berbagai media sosial. Pemerintah bukan tidak ingin dikritik, kritik akan diterima oleh pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Minggu.

Menurut Rudiantara, penapisan atau pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah karena keberhasilan pemerintah bukan banyaknya situs yang telah diblokir. "Akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang justru sedih, kenapa situs sedemikian (memuat hoax) sangat banyak," ujarnya. (Ant)