Fadli Pertanyakan Rencana Pemerintah Bebaskan Asing Beri Nama Pulau

Rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penamaan ribuan pulau kecil tak bernama yang ada di Indonesia kepada pihak asing mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Sesudah isu gelombang tenaga kerja asing menjadi sorotan publik dalam dua tahun terakhir seharusnya pemerintah memperbaiki cara komunikasi dalam menyampaikan kebijakan. Saya menilai bahwa di luar soal substansi, cara pemerintah mengutarakan rencana tersebut telah mengabaikan harga diri kita sebagai bangsa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Fadli menambahkan meskipun Indonesia terbuka terhadap investasi asing di berbagai sektor yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk sektor pariwisata. Namun, ia mengatakan bahwa menyerahkan pemberian nama-nama pulau kepada pihak asing sebagai bagian dari iming-iming investasi bukanlah hal yang bijak.

"Bayangkan kalau pulau itu dinamakan nama-nama yang tak pantas seperti Pulau Hitler atau Pulau Escobar," imbuhnya.

Lebih baik, lanjut Politikus Gerindra ini, pulau-pulau yang belum bernama seharusnya digunakan pemerintah untuk memperkuat identitas keindonesiaan dengan memberikan nama-nama kepada tokoh-tokoh berpengaruh seperti pahlawan nasional, tokoh seniman budayawan, tokoh olahraga, dan atau nama-nama yang historis sesuai wilayah.

"Jadi, kita harus segera mengubah Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, agar tidak ada lagi celah bagi kebijakan atau gagasan yang bisa menghina harga diri kita sebagai bangsa semacam itu. Jangan karena demi investasi kita kemudian jadi gampang saja menggadaikan kedaulatan," jelasnya.