Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Tekankan Akurasi Sejarah, Fadli Zon Kecam Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998

Tekankan Akurasi Sejarah, Fadli Zon Kecam Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998 Kredit Foto: Kementerian Kebudayaan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Kerusuhan Mei 1998 harus dikutuk. Ia menyatakan korban berhak memperoleh keadilan, sementara pelaku harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon. Ia menyebut Kerusuhan Mei 1998 sebagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

“Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pernyataan Fadli dalam unggahan tersebut.

Dalam penjelasannya, Fadli juga menyoroti penggunaan istilah “perkosaan massal” untuk menggambarkan kekerasan seksual pada Mei 1998. Menurut pandangan pribadinya, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya perlu didukung fakta serta dokumentasi yang kuat.

“Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan,” tulisnya.

Fadli mengatakan, penulisan sejarah perlu memperhatikan kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Ia juga mengaku telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tetapi menilai data dan metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh.

Sementara itu, Komnas Perempuan sebelumnya menyatakan laporan resmi TGPF mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei 1998, termasuk 52 kasus perkosaan. Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarganya.

Dalam unggahannya, Fadli menegaskan bahwa keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian dari pembahasan sejarah. Ia juga menekankan pentingnya independensi sejarawan dan keterbukaan terhadap pengujian publik.

“Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik,” tulis Fadli.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Sebelumnya, Fadli juga telah menyampaikan dukungan kepada para insan perfilman melalui ucapan selamat kepada nomine FFI serta dorongan agar mereka terus berkarya dan menginspirasi melalui film Indonesia.

Fadli kembali menekankan bahwa ketepatan penulisan sejarah harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada korban.

“Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut,” tulisnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: