Darmin Minta Penyaluran KUR Sasar Komoditas Lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi pertanian lebih merata pada berbagai komoditas selain padi.

"Saya sebetulnya berharap kredit untuk sektor produksi pertanian itu tidak hanya untuk padi, tapi juga bisa tebu, bawang merah, dan lain-lain," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Rapat tersebut memutuskan porsi penyaluran KUR di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri ditargetkan naik menjadi 40 persen di 2017, dari realisasi pada 2016 sebesar 22 persen, dengan total plafon Rp110 triliun.

Porsi penyaluran KUR tersebut berdasarkan skema adalah 81 persen untuk KUR Mikro, 18 persen untuk KUR Ritel, dan satu persen untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sedangkan, subsidi bunga KUR Mikro menjadi 9,55 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menambahkan tantangan utama dalam penyaluran KUR saat ini adalah menggeser alokasi kredit tersebut ke sektor produksi yang lebih efektif bagi masyarakat kecil.

"Itu PR besar bagi kita. Sektor produksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu mendiskusikan landing model yang sesuai dengan karakteristik sektor produksi tersebut," ujarnya.

Untuk itu, salah satu hal yang dibutuhkan pemerintah agar penyaluran KUR kepada sektor produksi bisa tercapai adalah ketersediaan data yang memadai.

Sebelumnya, realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran Rp100 triliun.

Meski sedang terjadi perlambatan ekonomi global, kredit bermasalah (NPL) KUR hanya tercatat 0,37 persen, dengan jumlah debitur yang menerima kredit ini sebanyak 4.362.599.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen, dan KUR untuk penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen.

Sementara itu, BRI menjadi penyalur KUR tertinggi pada 2016 yaitu Rp69,4 triliun, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp13,3 triliun, dan BNI sebanyak Rp10,3 triliun. Sisanya disumbangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun penyalur lainnya.

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh provinsi yang terletak di Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Untuk penyaluran KUR tertinggi di provinsi luar Jawa adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kinerja penyaluran tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia. (Ant)