Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

DPD Kritik Kemenpar, Punya Target Tinggi tapi Minim Aksi

DPD Kritik Kemenpar, Punya Target Tinggi tapi Minim Aksi Kredit Foto: Ferry Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPD RI Emma Yohana mengkritik langkah pemerintah yang tidak kunjung merealisasikan program desa wisata yang pernah digembar-gemborkan oleh Kementerian Pariwisata. Hal itu disampaikan Emma saat Komisi III DPD mengelar Rapat bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya, Indonesia telah menargetkan sebanyak 15 juta wisatawan asing pada tahun 2017.

Apalagi, anggaran pariwisata sudah dinaikkan hingga lima kali lipat untuk menggenjot penerimaan negara dari para pelancong mancanegara.

"Sektor pariwisata menduduki peringkat keempat dalam menyumbang devisa nasional," kata Emma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Senator asal Sumatera Barat ini menambahkan kendati mempunyai target yang tinggi, tetapi partisipasi dari kementerian/lembaga terkait belum memberikan dukungan pembangunan pariwisata yang memadai.

"Untuk tahun anggaran 2017, dari 19 K/L yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pariwisata melalui pengalokasian anggaran, hanya 11 K/L yang berpartisipasi, yang besarnya rata-rata kurang dari 3% dari seluruh anggaran di kementerian/lembaganya masing-masing," tambahnya.

"Mencermati berbagai persoalan tersebut, Komite III merekomendasikan kepada menteri pariwisata untuk melakukan sejumlah langkah strategis antara lain berupa (i) mendorong terbitnya produk regulasi berbentuk instruksi presiden untuk memastikan dukungan K/L lainnya dalam pengalokasian anggaran bagi pembangunan kepariwisataan, (ii) mempercepat dan menuntaskan pembentukan 10 BOP bagi 10 destinasi wisata untuk meningkatkan tata kelola destinasi tersebut, dan (iii) mendorong pembentukan badan usaha milik desa yang menyelenggarakan usaha desa wisata dari alokasi dana desa pada setiap desa di Indonesia, (iv) memprioritaskan peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal di bidang kepariwisataan dan pemerataan distribusinya di setiap provinsi Indonesia, termasuk dukungan anggaran pendidikannya oleh negara," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: