Pemprov Sulbar Evaluasi Gerakan Revolusi Mental

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengevaluasi program gerakan revolusi mental tiga kali setiap minggu agar roda pembangunan dan pemerintahan di Sulbar berjalan maksimal.

"Pelaksanaan roda pemerintahan di Sulbar akan dibuat berjalan secara maju dan maksimal dengan bersinergi melaksanakan program revolusi mental," kata penjabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu di Mamuju, Sabtu (25/3).

Ia mengatakan, bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

"Dan basis program tersebut ada di desa, program revolusi mental akan dilakukan evaluasi seminggu tiga kali, agar terjadi keseragaman informasi mengenai program gerakan revolusi mental bersama jajaran pemerintahan," katanya.

Menurut dia, pertemuan evaluasi tersebut dihadiri seluruh camat dari enam kabupaten se Sulbar sebagai bentuk perhatian pemerintah sulbar dalam mencanangkan gerakan nasional revolusi mental.

Carlo menyampaikan, mesin demokrasi negara Indonesia masih belajar kepada negara-negara maju hal itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya keputusan pemerintah tentang gerakan revolusi mental yang merupakan program yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengatakan, ada tiga permasalahan pokok bangsa Indonesia yaitu, merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa, sehingga mesti tetap didorong nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam lima gerakan revolusi mental.

"Lima gerakan itu antara lain gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersatu gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, gerakan Indonesia bersatu sehingga perlu ditingkatkan pemahaman secara menyeluruh tentang konsepsi wawasan nusantara, ketahanan nasional dan tujuan nasional terjebak dalam doktrin kelembagaan ego sektoral," katanya.(Ant)