Komisi XI Ingin Kelembagaan LKPP Diperkuat

Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta LKPP melakukan penguatan kelembagaan dan menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Misbakhun, selama ini masalah mendasar LKPP adalah posturing anggaran. Karena itu, Misbakhun bersama Komisi XI DPR mendukung peningkatan anggaran LKPP.

?Saya melihat ada posturing yang paling mendasar, yaitu anggaran. Kalau Pak Agus Prabowo ingin concern?masalah anggaran tersebut, bulan Mei mendatang kita akan membahas pagu indikatif anggaran,? kata Misbakhun di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (29/03/2017).

Misbakhun mengingatkan jajaran LKPP agar visioner mendukung kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) melalui tender kementerian dan lembaga negara. "Nah, pak Agus akan membawa LKPP kemana? Kalau lembaga ini tidak memiliki ide bagus, Bapak jangan menyerah sebagai kepala LKPP yang bertanggung jawab kepada presiden," ujar Misbakhun.

Misbakhun mencontohkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang selalu membicarakan kredibilitas APBN, bagaimana anggaran menjadi proven, government-nya bagus. ?Visi Bu Sri Mulyani layak ditiru LKPP. Mari kita besarkan LKPP. Dengan segala konsekuensinya. Bahwa LKPP adalah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden,? ujar dia.

Dikatakan Misbakhun, LKPP dibentuk dalam rangka memperbaiki clean government?dalam proses tender. Di sisi lain, dengan anggaran 200 miliar, kepala LKPP menyerah tidak menaikkan anggaran untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Misbakhun pun mempertanyakan apakah kepala LKPP ingin serius urus LKPP, atau lembaga ini tidak mau besar.

?Kalau Bapak minta serius, kita di Komisi XI akan seriusi naikkan anggarannya. Sebab, visi bapak kan memperkuat governance?dan mengelola pemerintah,? tegas Misbakhun.