Ini Salah Satu Cara Sri Mulyani Genjot Pembangunan Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mempermudah masalah pembebasan lahan. Pemerintah pun telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). LMAN bertanggung jawab untuk membayar dana yang dikeluarkan sebelumnya untuk menalangi pembebasan tanah, seperti dana talangan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal ini disampaikan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (4/4/2017).

"Maka pemerintah putuskan alokasikan sebagian belanja infrastruktur untuk tanah atau below the line, artinya belanja investasi merupakan bentuk penanaman modal seperti PMN ke BUMN, tapi ini BLU LMAN yang digunakan untuk beli-beli tanah untuk infrastruktur," ujarnya.?

Lebih lanjut, ia mengungkapkan penunjukkan LMAN untuk membayar dana pembebasan lahan yang sebelumnya telah ditalangi, bisa membuat neraca pemerintah lebih transparan. Pasalnya, selama ini permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur di tanah air karena adanya kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan.

Ia pun tak memungkiri akar permasalahan terjadi dalam penganggaran APBN. Menurutnya, sistem penganggaran pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Lembaga (K/L), termasuk pembelian lahan, ditetapkan hanya dalam satu tahun anggaran atau dibagi dalam beberapa tahun anggaran jika proyeknya bersifat multiyears.

"Kalau ada limitansi di K/L harus selesai di tahun anggaran. Kalau multiyears akan dilakukan beberapa tahun. Anggaran itu harus dibelanjakan habis untuk satu tahun anggaran. Tapi untuk kebutuhan tanah, tak bisa satu tahun anggaran. Belanja untuk pengadaan tanah adalah belanja yang modal yang sifatnya investasi," katanya.?

Ia menyebutkan, pada tahun 2016 pemerintah menyuntikkan dana ke LMAN sebesar Rp16 triliun. Kemudian di APBN 2017 suntikan dana pemerintah sebesar Rp20 triliun. "Kami harap neraca pemerintah akan lebih akuntabel dan sehat. Karena belanja menunjukkan karakter jenis belanjanya. Ini putusan pragmatis karakter belanja, tetapi juga untuk menaikkan akuntabilitas," ucap Sri Mulyani.