Indonesia Akan Bangun Rumah Sakit untuk Rohingya

Indonesia akan membangun rumah sakit di atas tanah seluas 4.000 meter persegi sebagai bentuk bantuan kesehatan jangka panjang bagi kelompok masyarakat terpinggirkan Rohingya di Myanmar, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat (28/4/2017) malam di Manila.

"Indonesia sudah menyelesaikan asistensi jangka pendek dalam bentuk bantuan 'humanitarian' darurat, kini kami mengalihkan bantuan tersebut untuk proyek jangka panjang dan jangka menengah di berbagai bidang seperti kesehatan," kata Retno saat menemui sejumlah wartawan satu hari menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Manila (KTT ASEAN).

Menurut keterangan Retno, hampir semua persiapan pembangunan rumah sakit sudah selesai, dari perijinan, desain konstruksi, maupun dana.

"Kami hanya tinggal mengurus beberapa izin, dan akan segera membangun rumah sakit tersebut," kata Retno.

Sebelumnya pada Jumat siang, Retno telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar, Kyaw Tin, untuk membicarakan persoalan tersebut.

Lalu pada pagi ini, Presiden Joko Widodo, yang tiba di Manila pada Jumat siang, akan menggelar pertemuan bilateral untuk pertama kalinya dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela KTT ASEAN.

Sebagaimana diketahui, masyarakat muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, adalah kelompok minoritas yang sering mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintahan dan juga masyarakat setempat karena dianggap bukan merupakan bagian dari identitas bangsa tersebut. Setidaknya ada 1,1 juta anggota Rohingya yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan.

Pada 2012 lalu, kekerasan meledak di Rakhine saat kelompok radikal Buddha menyerang minoritas Rohingya sehingga menewaskan lebih dari 100 orang. Dampak selanjutnya, ratusan ribu orang melarikan diri dan terpaksa tinggal di pusat penampungan.

Lima tahun sejak kerusuhan tersebut, lebih dari 125.000 Rohingya kini masih tinggal di tempat penampungan tersebut dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah asal mereka di Rakhine.

Kondisi itulah yang membuat Indonesia mulai memberikan bantuan kemanusiaan darurat berjangka pendek yang kini mulai dialihkan ke dalam bantuan jangka menengah dan jangka panjang.

"Selain bidang kesehatan, bantuan jangka panjang dan menengah itu juga akan mencakup bidang pendidikan, pembangunan kapasitas manusia dan pemberdayaan ekonomi," kata Retno.

Sementara itu terkait akar persoalan status kewarganegaraan Rohingya, Retno, saat bertemu dengan wakil Menlu Kyaw Tin, mengaku sudah mendesak Myanmar untuk segera melaksanakan rekomendasi tim panel PBB yang meminta pemerintah untuk segera melakukan registrasi dan verifikasi.

"Persoalan kewarganegaraan ini adalah hal penting yang ingin diketahui oleh publik internasional. Saya sudah menyampaikan hal ini kepada wakil mentri Kyaw Tin siang tadi," kata dia. (Ant)