KKP Perlu Dorong Skema Permodalan Adil Bagi Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendorong munculnya skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang lebih memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah.

"Sebaiknya KKP mendorong pelaksanaan skema permodalan yang 'win-win solution' berdasarkan semangat gotong-royong," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Jumat (18/5/2017).

Menurut Abdul Halim, skema pembiayaan yang menempatkan nelayan sebagai nasabah semata-mata tanpa mempertimbangkan situasi riil ekonomi yang mereka hadapi dinilai justru akan meningkatkan kredit bermasalah.

Untuk itu, ujar dia, KKP mesti mendorong gerai permodalan nelayan yang mengadaptasi pola ekonomi nelayan, misalnya memberikan permodalan pada saat musim tangkap ikan.

Hal tersebut, lanjutnya, juga sangat jauh lebih baik bila dapat diaplikasikan kepada masyarakat perikanan skala kecil di berbagai daerah di Tanah Air.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan perbankan lebih banyak menyalurkan kredit untuk usaha sektor kelautan dan perikanan agar pengembangan bidang kemaritiman sebagaimana disasar pemerintah bisa terus tumbuh.

"Kredit perbankan untuk sektor maritim dan perikanan masih rendah. Kami mengharapkan visi poros maritim dunia yang ingin dicapai pemerintah dapat didukung pula oleh perbankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Kamis (18/5).

Dia mengingatkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Januari 2017, penyaluran kredit ke sektor pertanian dan kehutanan mencapai Rp278 triliun, sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp9,14 triliun.

Yugi mengatakan saat ini pihaknya dengan sektor perbankan tengah berupaya mencari skema terbaik untuk penyaluran kredit ke sektor perikanan.

Dia menekankan sektor maritim dan perikanan memiliki peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan, terutama untuk industri pengolahannya dan perikanan budi daya yang belum dikembangkan dengan optimal.

Apalagi, ia juga mengungkapkan bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan bila digarap dengan baik bisa mencapai sekitar Rp19.000 triliun per tahun sehingga seharusnya hal itu diperhatikan. "Melihat potensi yang besar ini, kita harapkan perbankan bisa lebih mudah menyalurkan kreditnya untuk sektor perikanan," ucapnya.

Selain itu, ujar Yugi, perikanan budi daya bisa menyumbang sekitar Rp2.000 triliun per tahun terhadap produk domestik nasional jika digarap dengan baik. (Ant)