Pemerintah-DPR Sepakati Besaran Indikator Ekonomi 2018

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati besaran indikator ekonomi dan target pembangunan untuk RAPBN 2018 dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen.

"Kami serahkan ke pemerintah menanggapi indikator ekonomi makro ini untuk membuat RUU APBN," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, Selasa (13/6/2017).

Indikator ekonomi yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, laju inflasi 2,5-4,5 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300-13.500 per dolar AS, tingkat bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan 4,8-5,6 persen. Kemudian, untuk target pembangunan yaitu pengangguran 5,0-5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5-10 persen, gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,5.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai tidak ada masalah terkait indikator ekonomi dan target pembangunan yang telah disepakati tersebut bagi optimisme pasar.

"Kami memahami DPR ingin keseimbangan antara kehati-hatian dan optimisme," kata Sri.

Asumsi tersebut menimbulkan sejumlah catatan. Terkait pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PPP mengusulkan pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen. Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan asumsi untuk tingkat kemiskinan 9-9,5 persen.

Kemudian, catatan berikutnya yaitu Fraksi Partai Nasdem yang meminta pemerintah untuk memperhatikan langkah afirmasi bagi daerah yang gini rasio dan indeks pembangunan manusianya masih jauh dari target nasional dalam RAPBN 2018.

"Kesepakatan dan catatan ini akan disampaikan ke Presiden," ucap Sri. (ant)