Ibu Kota Diwacanakan Pindah, Rumah.com: Awas Ada Spekulan Tanah!

Wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kini kembali menguat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

Country Manager Rumah.com Wasudewan mengungkapkan ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimatan Tengah.

"Palangkaraya merupakan daerah antigempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektare tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru," jelas Wasudewan di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut dia adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang karena saat ini pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

"Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik," imbuhnya.

Wasudewan menambahkan pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, tampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak.

"Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-government. Issue yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan," jelas Wasudewan.

Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

"Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting," pungkas Wasudewan.