Pakar Tata Letak: Pemindahan Ibu Kota Diharap Tak Bebani Biaya Perjalanan Dinas

Yayat Supriatna seorang pakar tata kota Universitas Trisakti, Jakarta berharap rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta, tidak menaikkan beban biaya perjalanan dinas pejabat negara yang datang atau pergi ke kota baru tersebut.

"Selama ini masih Jakarta sentris. Semua datang ke Jakarta. Jangan sampai ketika ibu kita dipindah, justru menambah beban biaya perjalanan dinas," tutur Yayat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Yayat menilai isu yang lebih penting dari wacana pemindahan ibu kota sebenarnya adalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ibu kota baru akan menjadi visi pembangunan di masa depan. Sebab, dengan pemindahan ibu kota, maka yang dipindah tidak hanya Istana Presiden, tetapi juga kementerian dan lembaga negara lain seperti legislatif dan yudikatif juga harus ikut pindah.

"Adakah yang bisa membuat perhatian publik keluar dari Jawa selain wacana pemindahan ibu kota? Saat ini, Presiden Joko Widodo tinggal di Istana Bogor saja tidak ada yang mau pindah," tuturnya.

Oleh karena itu, Yayat ungkapkan bahwa ibu kota baru yang akan dibangun harus memiliki akses dan mudah dijangkau sehingga tidak akan membuat biaya perjalanan dinas pejabat negara membengkak.

"Bukan berarti posisinya harus di tengah Indonesia. Yang penting mudah diakses dan dijangkau. Selama ini Jakarta kan sudah memiliki jaringan dan koneksi transportasi yang sudah terbangun," pungkasnya. (HYS/Ant)