Pemerintah Upayakan Peningkatan Ekspor CPO ke Nigeria

Pemerintah tengah mengupayakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke Nigeria bisa ditingkatkan, dimana saat ini pemerintah Nigeria masih membatasi besaran impor produk tersebut selain juga mengenakan bea masuk cukup tinggi yang mencapai 35 persen.?

Menteri Perdagangan Engagrtiasto Lukita dalam kunjungan kerja ke Nigeria mengatakan bahwa dirinya akan menemui Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Nigeria Okechukwu Enelamah dan melakukan pembicaraan terkait masalah tersebut.

"Saya akan sampaikan saat pertemuan, pemerintah akan mencoba mencari jalan agar impor Nigeria naik dan ekspor CPO kita bisa meningkat," kata Enggartiasto kepada Antara, di Lagos, Nigeria, Senin (24/7/2017) waktu setempat.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nigeria tersebut, Enggartiasto menyempatkan diri untuk berkunjung ke PZ Wilmar yang merupakan pengguna bahan baku CPO berasal dari Indonesia. Saat ini, PZ Wilmar hanya menggunakan 32 persen dari total kapasitas produksi.

Tercatat, perusahaan tersebut mengimpor kebutuhan bahan baku CPO sebanyak 80 persen dari Indonesia dengan total impor sebanyak 8.000 ton per bulan. Sementara jika tidak ada hambatan, importasi CPO untuk kebutuhan bahan baku PZ Willmar bisa menyerap sebanyak 30.000 ton per bulan.

Dalam upaya menjaga stabilitas pasar valuta asing dan memastikan efisiensi penggunaan nilai tukar, pemerintah Nigeria mengeluarkan aturan yang membatasi importir barang-barang dan jasa tertentu untuk mendapatkan valuta asing di pasar valas Nigeria. Dengan tujuan untuk mendorong produksi barang-barang tersebut di dalam negeri.

Beberapa komoditas yang masuk dalam daftar tersebut antara lain adalah palm kernel, produk minyak sawit dan vegetable oil, beras, margarin, furnitur dan lain-lain.?

"Untuk itu, salah satu langkah yang akan saya lakukan adalah mengusulkan kepada Presiden untuk menggunakan skema semacam imbal dagang, akan kita bicarakan terlebih dahulu. Untuk tariff, seperti Afrika Selatan harus ada kesepakatan dari Economic Community of West Afrikan States," ujar Enggartiasto. (Ant)