BPH Migas: BBM Satu Harga Disiapkan Bertahap

Pemerintah menyiapkan pemberlakuan BBM Satu Harga secara bertahap di berbagai lokasi yang dikategorikan daerah terluar, tertinggal, dan terdepan.

Dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI dan Pertamina di Belawan, Kamis (10/8/2017), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan BBM Satu Harga di sejumlah daerah.

BPH Migas menunjuk Pertamina untuk merealisasikan program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Untuk BBM Tertentu.

Dari pembahasan yang telah dilakukan bersama Pertamina, BUMN itu menyanggupi untuk membangun SPBU di 150 lokasi di daerah yang dikategorikan daerah terluar, tertinggal, dan terdepan di Indonesia.

Namun pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap yakni 54 lokasi pada tahun 2016, 50 pada tahun 2017, dan 46 pada tahun 2018.

General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Erry Widiastono mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan 11 lokasi program BBM Satu Harga yang dilakukan di Kepulauan Nias.

Ke-11 lokasi itu berada di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias, Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, dan Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian, di Kecamatan Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Pulau Batu Barat Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, dan Kecamatan Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Dari 11 lokasi tersebut, SPBU yang sudah beroperasi dengan menjual BBM dengan harga yang sama dengan perkotaan itu baru Kecamatan Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi langkah Pertamina dalam menyiapkan 11 lokasi SBPU yang akan melaksanakan prograam BBM Satu Harga di Kepulauan.

Hal itu disebabkan Kepulauan Nias yang memiliki empat kabupaten dan satu kota itu relatif lebih tertinggal dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. (Ant)