DPRD Sulbar Pertanyakan Upaya Pemprov Atasi Defisit Anggaran

Warta Ekonomi, Mamuju -

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempertanyakan upaya pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran yang akan terjadi pada APBD Perubahan tahun 2017.

Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sulbar Marini Ariakati pada pembahasan APBD Perubahan Provinsi Sulbar di Mamuju, Minggu (29/10/2017).

Ia mengatakan pada APBD Perubahan Sulbar 2017, pendapatan ditargetkan mencapai Rp1,87 triliun sementara belanja akan mencapai Rp2,06 triliun sehingga dengan kondisi seperti itu akan terjadi defisit sekitar Rp193 miliar.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulbar semestinya menjelaskan upaya mengatasi defisit tersebut dan berharap agar anggaran APBD 2017 dapat dikelola dengan perencanaan yang matang.

"Peran tim penyusun anggaran mestinya maksimal agar APBD yang dibahas sementara ini dapat sesuai harapan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Gerindra Tomi ST juga berharap agar pemerintah menjelaskan mengenai upaya untuk menambah target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp22 miliar, selain ia juga menilai belanja pegawai sudah terlalu tinggi.

"Pemerintah akan menambah PAD sebesar Rp22 miliar sehingga ini juga harus dijelaskan sesuai data riil dan sudah ada sementara belanja pegawai juga tinggi dalam APBD ini. Kami perlu penjelasan masalah ini," katanya.

Sementara juru bicara PAN Arman Salimin mempertanyakan upaya pemerintah melakukan pinjaman dari lembaga bukan bank sebesar Rp155 miliar untuk menutupi defisit dan mempertanyakan apakah upaya itu sudah dilakukan melalui persetujuan dengan DPRD Sulbar.

"Kami juga mempertanyakan penganggaran gaji pegawai yang tidak sampai 12 bulan, kenapa ini bisa terjadi," katanya. (FNH/Ant)