Kota di Indonesia Mau Liveable? Bappenas: Syaratnya Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung inisiasi para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menjadikan daerahnya menjadi kota inklusif.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya ingin kota-kota di Indonesia menjadi liveable city?atau kota yang nyaman ditinggali. Misalnya, Kota Jakarta, saat ini menempati peringkat ke-116 The Most Liveable City yang artinya masih jauh dari ideal.

"Salah satu syarat untuk liveable, kota itu harus inklusif. Pengertian konteks liveable?ini adalah kota itu harus nyaman dihuni, ditempati segala macam kelompok, segala macam penduduk tanpa memperhatikan umur, gender, disable?atau tidak disable," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Bambang mendorong kota-kota untuk makin memperbaiki inklusivitasnya dengan mengetahui permasalahan orang, dengan disabilitas atau people with disability?(PwD) ke dalam perencanaan pembangunannya.

"Public facility?harus ramah dengan people with disability, ada aturan bersifat mengikat dan dipatuhi segenap warga kota sehingga dengan demikian kelompok disable?dilibatkan dalam pendidikan kesehatan, sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia mempersilakan para wali kota untuk mengembangkan konsep kota inklusif tersebut ke kotanya masing-masing. Bambang juga menegaskan pemerintah kota tidak harus menunggu arahan dari pusat.

"Salah satunya misalkan kalau ada public transportation bus, harus ramah disability. Kemudian fasilitas kesehatan pendidikan ramah terhadap fasility. Ini bisa disebut local initiative," ujarnya.

Terkait dengan anggaran, lanjut Bambang, pemerintah pusat sudah menganggarkan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun, sehingga pemerintah kota bisa menggunakannya lewat APBD.

"Mereka bisa meminta asisten dari teknikal asisten dari United Nations, namun paling penting bukan anggarannya tapi keberpihakannya kepada disabilitas," kata Bambang.

Para wali kota dari seluruh Indonesia bersama dengan pemangku kepentingan terkait dari kementerian atau pemerintah, penyandang disabilitas, organisasi pekerja, dan pengusaha, serta organisasi lainnya berkumpul dalam seminar tingkat tinggi di Jakarta yang disponsori PBB guna mempromosikan kota inklusif di seluruh negeri.

Dalam seminar akan menghadirkan para wali kota dari seluruh Indonesia yang memaparkan kebijakan dan prakarsa yang memungkinkan transformasi positif di kota-kota mereka. Untuk memperkuat komitmen para wali kota tersebut, seminar akan ditandai dengan penandatanganan Piagam Jaringan Wali Kota Indonesia menuju Kota Inklusif, yang bertujuan menghormati dan mendukung keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan di semua kota di Indonesia.