Krisis Rohingya: Ini Upaya dari Aung San Suu Kyi...

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan pada hari Selasa (21/11/2017) bahwa dirinya berharap perundingan dengan Bangladesh minggu ini akan menghasilkan sebuah nota kesepahaman mengenai upaya "pengembalian dengan aman dan tanpa paksaan" kepada Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dalam tiga bulan terakhir.

Operasi kontra pemberontakan yang diluncurkan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar telah mendorong lebih dari 600.000 Rohingya keluar dari negara mayoritas beragama Buddha sejak akhir Agustus.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, terhadap Rohingya selama operasi pembersihan.

"Kita tidak bisa mengatakan apakah itu sudah terjadi atau tidak. Sebagai tanggung jawab pemerintah, kita harus memastikan hal itu tidak akan terjadi," ujar Suu Kyi kepada wartawan dalam menanggapi sebuah pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia pada akhir pertemuan pejabat senior di Pertemuan Asia-Eropa, atau ASEM, di ibukota Myanmar, Naypyitaw, sebagaimana dikutip dari Reuters (21/11/2017)

Pemerintahan sipilnya yang berusia kurang dari dua tahun telah menghadapi kritik internasional yang besar atas tanggapannya terhadap krisis tersebut, walaupun Suu Kyi tidak memiliki kendali atas Jenderal-Jenderalnya. Suu Kyi juga harus berbagi kekuasaan dengan di bawah transisi Myanmar menuju kekuasaan setelah berpuluh-puluh tahun pemerintahan militer.

Beralih ke pertanyaan tentang pemulangan Rohingya, Suu Kyi mengatakan bahwa diskusi akan diadakan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh pada hari Rabu dan Kamis. Pejabat dari kedua negara mulai berdiskusi bulan lalu tentang bagaimana memproses para Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar.

"Kami berharap ini akan menghasilkan sebuah MOU yang ditandatangani dengan cepat, yang akan memungkinkan kita untuk memulai yang aman dan secara sukarela mengembalikan semua orang yang telah melintasi perbatasan," pungkas Suu Kyi.

Peraih Nobel tidak menggunakan istilah "Rohingya". Myanmar menolak penggunaan istilah untuk minoritas Muslim, yang tidak masuk dalam daftar resmi kelompok etnis negara tersebut.