Di KTT ASEAN ke-42, Indonesia Kembali Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan di tengah perhelatan KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.

Baca Juga: Di Tengah KTT ASEAN, Jokowi: Indonesia Evakuasi 969 WNI dari Sudan, Perlindungan Diperkuat!

"Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," seru Jokowi, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (9/5/2023).

Untuk itu, Jokowi menuturkan, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus. "Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Jokowi mengatakan, joint needs assesment itu akhirnya mampu diselesaikan.

"Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua ialah life sustaining.

"Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar," jelas Retno.