Aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berupa videotron yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah hingga kini tidak bisa difungsikan karena kondisi keuangan daerah sedang defisit.
Sejak dibangun pada 2015 dengan menghabiskan anggaran lebih kurang Rp5,2 miliar, videotron hanya seperti pajangan tanpa pernah berfungsi. Anggaran untuk operasional menjadi alasannya, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso ketika dikonfirmasi terkait videotron tersebut di Penajam, Minggu (31/12/2017).
"Anggaran operasional untuk memfungsikan videotron telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2017," kata Budi.
Namun lanjut dia, hingga kini belum ada reaslisasi pencairan anggaran untuk listrik sehingga sampai Desember 2017 vidoetron tersebut tidak bisa difungsikan.
Budi Santoso memastikan videotron tidak dapat dioperasionalkan karena anggaran untuk listrik videotron sekitar Rp6 juta yang diajukan pada APBD Perubahan 2017 belum ada kejelasan. Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan akan memfungsikan videotron pada Desember 2017 kembali ditunda karena kondisi keuangan pemerintah kabupaten sedang kritis.
Videotron milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dipastikan mangkrak atau tidak bisa difungsikan sebab belum ada kejelasan anggaran operasional. Selama ini videotron yang terpasang di Jalan Poros Nipah-Nipah, Kelurahan Petung, dan Kecamatan Penajam hampir tidak pernah menyala karena tidak ada anggaran untuk listrik yang diperkirakan mencapai lebih kurang Rp500 juta.
Sedangkan rencana Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyewakan atau menyerahkan pengelolaan fasilitas videotron kepada pihak ketiga sampai saat ini masih dalam kajian. Sehingga keberadaan sejumlah videotron yang dibangun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan anggaran miliaran rupiah tersebut mendapat sorotan masyarakat setempat karena tidak difungsikan.
Masyarakat menilai pembangunan videotron itu merupakan proyek pengadaan yang sia-sia dan membuang biaya karena Penajam Paser Utara sebagai kabupaten baru semestinya memaksimalkan anggaran untuk membangun infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement