Sejumlah anggota DPR berdiskusi ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari para aktivis menegaskan Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto harus merupakan sosok yang bersih secara hukum dan bukan merupakan pendukung Pansus Hak Angket KPK di parlemen.
Hal itu diutarakan koalisi masyarakat sipil melalui sebuah petisi yang disampaikan di Jakarta, Selasa (2/1/2018).
"Ketua DPR RI haruslah orang yang bukan merupakan pendukung pansus hak angket KPK, atau menjadi salah satu pencetus lahirnya pansus angket KPK," kata Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi dalam pembacaan petisi.
Selain Veri Junaidi, dalam acara itu turut hadir sejumlah aktivis antara lain Abdul Fickar Hadjar, Wahidah Suaib, Ari Nurcahyo, Julius Ibrani, Roy Salam, Fadli Ramadhani, Syamsuddin Alimsyah, serta Ray Rangkuti.
Mereka menekankan bahwa Ketua DPR RI pengganti Novanto tidak boleh memiliki rekam jejak atau berpotensi terjerat pidana dalam kasus hukum khususnya korupsi. Sosok Ketua DPR harus pro terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mau menerima kritik yang membangun.
Sesuai ketentuan, keputusan pergantian Ketua DPR RI pengganti Novanto merupakan hak Partai Golkar. Koalisi masyarakat sipil meminta Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dapat membuktikan slogan baru Golkar sebagai partai bersih dan antikorupsi dengan menempatkan kader bersih sebagai Ketua DPR RI.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
