Kecepatan Pengembangan Ekonomi Digital Perlu Kebijakan yang Tepat

Ketepatan rancangan kebijakan dan regulasi akan menentukan kecepatan dan kedalaman Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Untuk itu, pembuat kebijakan perlu memahami dinamika dan kompleksitas ekonomi digital, khususnya e-commerce. Pemahaman kebutuhan dukungan pemerintah yang bersifat lintas sektor juga perlu menjadi perhatian.

"Pemerintah Indonesia saat ini sedang meninjau ulang kebijakan terkait equal playing field di sektor ekonomi digital, cross-border e-commerce, perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, pengembangan produk lokal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam e-commerce, dan pengembangan talenta digital," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam workshop bertajuk "Global Initiative–New Economy".

Senada dengan Rudy Salahuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melalui video conference dari Jakarta menyampaikan bahwa Indonesia memiliki visi untuk menjadi energi digital terbesar di Asia.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dan optimistis dapat mencapai visi tersebut, namun diperlukan kesepahaman yang sama antar Kementerian/Lembaga mengenai ekonomi digital, e-commerce, dan isu-isu terkait khususnya logistik, sistem pembayaran, dan UKM. Dengan demikian, kebijakan yang disusun menjadi lebih tepat," terangnya.

Mengingat ekonomi digital berkembang dengan sangat dinamis, pemerintah harus dapat melakukan reposisi peran dari regulator menjadi akselerator. Indonesia juga harus mengikuti perkembangan ekonomi digital global.

"Dalam hal ini, Tiongkok dan India dinilai sebagai pusat dari perkembangan tersebut sehingga belajar ekosistem ekonomi digital dari Tiongkok merupakan hal yang tepat," ujar Rudiantara.

Pihak Alibaba Group yang diwakili oleh Head of Alibaba Globalization Leadership Group Angel Zhao dan Vice President Global Initiatives Brian A Wong turut menyampaikan pendapat. Menurut keduanya, peta jalan e-commerce Indonesia sejalan dengan misi Alibaba yaitu mempermudah berjalannya bisnis di mana pun berada.

Untuk itu, Alibaba berharap dapat mendukung pengembangan UKM Indonesia melalui ekspor barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat regional dan global.

Workshop yang menyasar pembuat kebijakan ini diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Jack Ma selaku salah seorang penasihat Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce).

Acara ini diinisiasi dalam rangka memperkaya pemahaman tentang ekonomi digital, khususnya e-commerce. Selain itu, juga untuk mendalami aspek kunci dalam pengembangan e-commerce, seperti talent/Sumber Daya Manusia (SDM), finansial dan pembayaran, keamanan siber, dan logistik.

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Tiongkok, pengalaman dari Alibaba dan teknologi yang disampaikan pada workshop ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan UKM, keterlibatan generasi muda dan masyarakat pedesaan, serta inklusivitas yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target peta jalan e-commerce Indonesia.

Hadir pula dalam kesempatan ini perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.