Pemprov Jabar Hibahkan 33 Hektar Lahan untuk Unpad Pangandaran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menghibahkan lahan seluas 33 hektar untuk dijadikan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran. 

Gunernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan pemberian hibah lahan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi di Jawa Barat. Pasalnya, selama ini di tatar pasundan sudah memiliki beberapa kampus berstandar internasional (World Class University) seperti Unpad, ITB dan IPB sehingga perguruan tinggi di jabar menjadi rebutan di Indonesia. 

"Jarang oramg Jabar mencari kampus di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tapi seliruh masyarakat Indonesia mencari kampus di Jabar," kata Ahmad Heryawan kepada wartawan usai melakukan peletakan batu pertama kampus Unpad Pangandaran di Desa Cinta Ratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Sabtu (31/3/2018)

Aher menjelaskan tingginya minat masyarakat di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Jawa Barat berdampak pada perebutan kursi kampus yang lebih ketat dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya sehingga secara tidak langsumg sedikit memggangu angka partisipasi pendidikan masyarakat Jabar.

Untuk itu, sebelumnya dibuatlah kebijakan merubah status perguruan tingi swasta menjadi negeri seperti Unsil Tasikmalaya, Unsika Karawang. 

Aher menyebutkan pada proses selanjutnya ada perubahan rencana yakni unuk perubahan status swasta menjadi negeri dihentikan terlebih dahulu dengan memunculkan program Pergurun Tinggi Di Luar Domisili (PDD) yang dirancang untuk 3 kampus diantaranya ITB di Cirebon, IPB (Sukabumi) dan Unpad (Pangandaran). 

"Perbedaannya lahan Unpad Pangandaran disediakan langsung oleh Pemkab pangandaran. Sedangkan, untuk proses pembangunan fisiknya ternyata IPB lebih dulu," ujarnya.

Gubernur Jabar menilai pembangunan Kampus Unpad di Pangandaran ini akan membuka peluang lebih terbuka bagi masyarakat. Pasalnya, pembangunan kampus tersebut terdapat campur tangan Pemerintah Daerah bersama dengan program Unpad Nyaah ka Jabar.

"Ada kuota afirmatif dari kampus Unpad sehingga wajar kalau kemudian masyarakat Jawa Barat lebih menikmati kampus Unpad tersebut," tutur Aher.

Pemprov Jabar secara masif akan terus membantu proses pembangunan kampus tersebut. Meskipun secara tanggung jawab pemdannaanya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan menggunakan dana APBN.

Selain pendanaan, Pemprov Jabar pun akan izin amdal khusus artinya perizinan tersebut berbeda dengan lainnya karena bangunan kampus Unpad Pangandaran ini didirikan di atas lahan gamping. Sehingga ke depanya setelah keluar izin amdal khusus maka proses pembangunan akan berlangsung cepat.

"Secara stimulan kita memgalokasikan dari Pemprov Jabar ke Pemkab Pangandaran mudah-mudahan ke depannya akan difalisitasi lebih lengkap lagi," ujar Aher.

Aher pun menrestui jika kedepannya ada usulan kampus tersebut berubah nama menjadi Universitas Pangandaran asalkan menempuh proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Saya kira setuju saja. Boleh jadi nanti konsepnya di spin off. Jadi sekarang dikelola dulu oleh kampus induknya yakni Unpad setelah bisa berdiri sendiri. Maka mereka bisa menjadi kampus mandiri," pungkasnya.