Djarot Kembali Dapat Dukungan

Pengurus organisasi Putera Jawa Kelahiran Sumatera menegaskan hanya memberikan dukungan kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Penegasan itu disampaikan Presiden Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Suratman dalam silaturahmi keluarga besar Pujakesuma di Sei Bingei, Kota Binjai, Minggu.

"Tidak ada DPD (dewan pimpinan daerah) yang mendukung pasangan calon lain. Karena sebanyak 27 DPD kabupaten/kota sudah melakukan deklarasi mendukung Djarot-Sihar," katanya.

Menurut Suratman, jika ada pengurus Pujakesuma yang mendukung pasangan calon lain, dukungan tersebut bersifat hanya dilakukan segelintir orang saja, sedangkan untuk organisasi masih tetap solid mendukung pasangan Djarot-Sihar.

"Pujakesuma ini kan struktur dan kultur. Kultur itu orang jawa. Jadi, seandainya ada yang ke pasangan calon lain kan tidak ada masalah, mungkin karena ada saudaranya. Sampai saat ini kita solid mendukung Djarot-Sihar," ucap dia.

Ia menjelaskan, karena organisasi telah memutuskan untuk mendukung pasangan Djarot-Sihar, pihaknya akan memberikan sanksi kepada anggota dan pengurus yang mendukung pasangan calon lain.

Berdasarkan AD/ART Pujakesuma, pengurus yang ketahuan memberikan dukungan kepada selain pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut akan diberhentikan.

"Berdasarkan ADRT, kalau sudah mendukung seseorang tidak mungkin lagi mendukung yang lain. Jadi sifatnya paguyuban ini, bila ketahuan mendukung yang lain harus dihentikan," ujar Suratman.

Dalam silahturahmi itu, Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pengurus dan anggota Pujakesuma.

Setelah berdialog dengan anggota Pujakesuma, Djarot Saiful Hidayat menyatakan jika terpilih dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, pihaknya akan menyiapkan sistem yang akan memaksimalkan program pembangunan yang dijalankan.

Salah satunya adalah dengan membentuk satu insitusi pengaduan untuk mengetahui kemungkinan adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan, meski berhak untuk menerimanya.