Celah Perizinan Jadi Sumber Pungli, Investor Asing Sering 'Dipalak' Pejabat Daerah
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan investor asing biasanya menjadi sasaran empuk pungutan liar (pungli) oleh oknum birokrat daerah. Masalah perizinan tenaga kerja asing, kata Tom, masih mendominasi kasus yang sering dilaporkan.
"Izin tenaga kerja asing paling rawan pungli dalam berbagai bentuk baik proses penyelesaian prosedur perizinan maupun menjadi alasan pemerasan di daerah," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia" di Jakarta, Senin (22/4/2018).
Aksi pungli ini, lanjutnya, membuat malu citra Indonesia di mata investor internasional. Belum lagi, ketidakpastian hukum di Indonesia masih begitu kental di mana banyak keluhan investor yang merasa di-pingpong dalam pengurusan perizinan.
"Investor itu, baik lokal maupun dianggap sasaran empuk karena dianggap bawa duit. Izin TKA ini selalu dijadikan alasan untuk pungli dan pemerasan, samar-samar dengan sentimen anti asing. Padahal pengguna TKA juga banyak perusahaan swasta nasional," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
