Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Adian: Hoaks dan Sara Ancam Perjuangan Reformasi

Adian: Hoaks dan Sara Ancam Perjuangan Reformasi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Berkembangnya isu hoaks (berita bohong) dan fitnah yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), saat ini dinilai mengancam perjuangan reformasi oleh mahasiswa bersama rakyat pada 1998.

"Apa yang kita perjuangkan 20 tahun lalu terancam. Perjuangan kita saat ini sepertinya sedang dihilangkan, isu SARA merebak di mana-mana, kebohongan merebak di mana-mana," ujar Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), Adian Napitupulu Adian dalam acara pameran foto refleksi 20 tahun gerakan reformasi di Graha Pena 98, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan berkembangnya isu hoaks, fitnah berbasis SARA merupakan sebuah kemunduran demokrasi yang tidak sejalan dengan cita-cita reformasi.

Dia menegaskan dalam demokrasi diajarkan bahwa melihat kesalahan manusia bukan atas dasar etnis atau keyakinannya, melainkan dari perbuatannya.

"Demokrasi tidak mungkin dibangun di atas diskriminasi, intimidasi, fitnah bernuansa SARA. Demokrasi tidak bisa dibangun di atas kebohongan," ujar anggota DPR RI itu.

Salah satu contoh isu hoaks yang muncul belum lama ini, kata Adian, terkait isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia.

Adian menekankan isu itu adalah isu yang tidak benar.

Sejatinya, kata dia, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah buah dari perjanjian pemerintahan orde baru yang tunduk pada pasar bebas.

Menurut Adian, pemerintahan Jokowi adalah korban dari kebijakan 22 tahun lalu yang diambil pemerintahan Soeharto.

Dia menilai sesungguhnya Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kedatangan tenaga kerja asing, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal tenaga kerja asing.

Adian berpendapat penerbitan Perpres ini merupakan upaya yang bisa ditempuh pemerintahan Jokowi untuk memperlambat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia melalui upaya pengetatan dan pengaturan sanksi.

"Pemerintahan Jokowi tidak salah," kata Adian.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: