DPR Dorong Kemendag Kirim Draft RUU Perlindungan Konsumen

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas DPR mendukung usulan rencana revisi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Supratman meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk segera merampungkan draf dan naskah akademik revisi UUPK.

"Materi harus segera dirampungkan dan dimasukkan ke Badan Legislasi DPR," ujar Supra.

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Tengah memandang sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu direvisi. Ketua YLK Sulawesi Tengah Salman Hadianto mengemukakan beberapa pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan.