Pemerintah Sertifikasi 3.896 Pekerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan sertifikasi pekerja konstruksi tingkat terampil yang diikuti sebanyak 3.896 peserta. Pekerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi adalah tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana, serta pengawas yang bekerja pada proyek-proyek infrastruktur di Jakarta dan Jawa Barat, seperti proyek Tol Cikampek II Elevated, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Karian.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin, mengatakan seluruh pekerja konstruksi Indonesia harus mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi agar terjamin kualitas pekerjaannya dan disiplin mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Pekerja konstruksi tidak boleh bekerja karena kebiasaan, tapi harus sesuai kaidah keilmuan dan taat SOP. Dengan begitu, risiko terjadi kecelakaan kerja konstruksi atau kegagalan bangunan bisa diminimalisir,” kata Syarif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Proses uji kompetensi konstruksi terampil, dilakukan langsung di 101 lokasi proyek selama 3 hari (7-9 Mei 2018). Proses tersebut dilakukan dengan metode pengamatan serta wawancara di lapangan oleh Tim Asesor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Banten, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Barat.

“Kita ingin tenaga kerja Indonesia semuanya terampil dan bersertifikat. Kita berupaya agar di tahun 2019 mendatang, minimal 3 juta tenaga kerja yang bekerja dibidang konstruksi sudah memiliki sertifikat,” ujarnya.

Menurut Syarif, hingga akhir tahun 2017 dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang bersertifikat baru sekitar 700.000 orang sehingga diperlukan upaya  percepatan. Selain sertifikasi, juga diselenggarakan pelatihan Bimtek Keahlian Konstruksi yang diikuti oleh 686 orang peserta dari Kementerian PUPR maupun perusahaan konstruksi.