Polisi India Periksa Bos Air Asia Terkait Skandal Korupsi

Keolisian India mengatakan pada Selasa (29/5/2018) mereka telah mengajukan sebuah kasus terhadap AirAsia Group Bhd (AIRA.KL), CEO perusahaan Tony Fernandes dan entitas domestiknya AirAsia India, atas tuduhan korupsi dan melanggar aturan dalam memperoleh lisensi terbang.

Biro Investigasi Pusat (CBI) menuduh perusahaan penerbangan itu, beberapa karyawannya dan pihak ketiga melanggar peraturan investasi asing langsung di India dalam rangka mendapatkan lisensi, dan menyuap pejabat pemerintah dalam upaya untuk mendapatkan peraturan yang longgar agar memungkinkan AirAsia India terbang dalam rute internasional.

AirAsia India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (29/5/2018) bahwa mereka menyanggah tuduhan melakukan kesalahan dan bekerja sama dengan semua regulator dan lembaga "untuk menyajikan fakta yang benar".

Grup induk, AirAsia, pada hari Rabu (30/5/2018) merujuk permintaan untuk komentar ke AirAsia India. Fernandes tidak menanggapi permintaan untuk komentar, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (30/5/2018).

Saham AirAsia merosot 4 persen pada perdagangan Rabu (30/5/2018) pagi, dibandingkan dengan penurunan 2 persen untuk pasar yang lebih luas.

Penyelidikan polisi merupakan pukulan bagi budget airline, yang telah merencanakan untuk menambah jet baru ke armada Indianya karena berusaha untuk memperluas di salah satu pasar penerbangan yang tumbuh paling cepat di dunia.

Dalam pengaduannya, CBI mengatakan bahwa maskapai penerbangan, Fernandes, dan pihak lainnya "memilih untuk mengalahkan kerangka hukum dan kebijakan sektor penerbangan India" dan melobi pejabat pemerintah "untuk mendapatkan persetujuan wajib, sebagian dari mereka melalui cara yang tidak transparan".

Maskapai penerbangan berbiaya rendah Malaysia pada tahun 2014 meluncurkan operasi penerbangan domestik di India bersama dengan mitra joint venture lokal Tata Sons.

Pada saat itu, aturan penerbangan India mengharuskan AirAsia India untuk beroperasi di pasar domestik untuk jangka waktu lima tahun dan memiliki armada 20 pesawat sebelum diizinkan untuk menerbangi rute internasional.

India pada 2017 melonggarkan aturan dengan menghapuskan klausul lima tahun.

Menurut pengaduan, Fernandes ingin operasi maskapai India untuk dapat terbang secara internasional sejak hari pertama.

CBI telah menuduh bahwa suap dibayarkan kepada pejabat pemerintah "untuk mengamankan izin untuk pengoperasian layanan transportasi udara terjadwal internasional". Keluhan itu menyebutkan lima orang lainnya dan sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, bersama dengan pejabat pemerintah yang tidak dikenal.

Seorang juru bicara CBI mengatakan sedang melakukan pencarian di kantor AirAsia, termasuk di Delhi dan Mumbai, tanpa merinci. Fernandes juga sedang diselidiki di Malaysia dalam perselisihan dengan regulator negara itu, Komite Penerbangan Malaysia, atas pembatalan 120 penerbangan selama periode pemilihan umum awal Mei.

AirAsia Group Bhd, mengatakan pada bulan Januari itu mempertimbangkan IPO operasi India, yang memiliki 14 pesawat pada akhir-2017 dengan rencana untuk tumbuh menjadi 60 pesawat selama lima tahun ke depan.