Penduduk Papua Barat Sebagian Besar Miliki JKN-KIS

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis seluruh penduduk di daerah tersebut terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2019 yang dibiayai melalui anggaran daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan di Manokwari, Minggu mengatakan beberapa waktu lalu gubernur dan seluruh bupati di Papua Barat memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS).

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Dikatakan, saat ini sudah 97,7 persen penduduk Papua Barat dijamin sebagai peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah. Biaya pengobatan bagi sekitar 1,2 Juta penduduk di daerah ini ditanggung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menyebutkan, Papua Barat merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang melaksanakan program ini. Daerah lain yang juga melaksanakan program ini adalah Gorontalo, DKI Jakarta dan Aceh.

"Ini bukti keseriusan bapak gubernur bupati dan wali kota dalam memberikan pelayanan kesehatan. Peserta bisa memperoleh layanan gratis di daerah dan rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk," ujarnya lagi.

Otto menambahkan, program ini dilaksanakan bersama Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah masing-masing.

Tercatat 1.262.215 jiwa penduduk Papua Barat telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dan 81.557 jiwa di antaranya ditanggung Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Terhitung sejak 1 Maret kartu JKN-KIS yang diterima masyarakat sudah aktif.

Mereka bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan secara gratis di wilayah masing-masing maupun rumah sakit rujukan di luar daerah yang sudah ditunjuk.

Ke-81.557 penduduk yang ditanggung pemerintah Papua Barat merupakan warga asli Papua, masing-masing tersebar di Kabupaten Sorong 7.293 jiwa, Kota Sorong 7.210, Kabupaten Manokwari 30.380, Teluk Wondama 6.911 Pegunungan Arfak 17.228 belum dan Manokwari Selatan sebanyak 12.535 jiwa.

Untuk enam daerah ini Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp.18 miliar melalui dana otonomi khusus.

Total sudah 97,7 persen, sisanya sekitar 2,3 persen akan kami prioritaskan pada tahun 2019, kata Otto lagi.