Menlu Retno Temui Mike Pompeo Bahas Kemitraan Strategis Indonesia-AS

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Richard Pompeo, di Kemlu AS, Washington DC, Selasa (5/6/2018) di sela-sela rangkaian kegiatan di Markas Besar PBB untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Pertemuan antara kedua Menlu dari dua negara tersebut merupakan pertemuan pertama Menlu RI dengan Menlu Pompeo, sejak ditunjuknya sebagai Menlu AS pada April 2018.

Pertemuan bilateral tersebut membahas upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kedua Menlu memberi perhatian terhadap beberapa prioritas bidang kerja sama, antara lain kerja sama bidang ekonomi, penanggulangan terorisme dan kerja sama pertahanan.

Menlu RI juga menyampaikan undangan kepada Menlu AS untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka  melakukan pertemuan Annual Ministerial Strategic Dialogue, sebagai salah satu implementasi kemitraan strategis.

Menlu Retno juga membahas kerja sama penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, Menlu RI menekankan pentingnya isu pemberdayaan perempuan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Menlu RI tidak lupa menyampaikan bahwa kunjungannya ke Amerika Serikat adalah dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Adapun, Menlu RI mengharapkan dukungan AS pada pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018 yang akan datang.

Selain isu-isu bilateral, kedua Menlu membahas perkembangan berbagai isu kawasan dan global, termasuk isu Palestina. Menlu menyampaikan kembali posisi Indonesia mendukung perjuangan Palestina.

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengharapkan  AS dapat menjadi teman dan memperhatikan kepentingan dunia Islam. Selain isu Palestina, kedua Menlu juga membahas isu lain, antara lain situasi di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik.

Indonesia mengharapkan rencana KTT AS-Korea Utara dapat membuahkan hasil menuju denuklirisasi Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea, akan berkontribusi terhadap stabilitas di kawasan lebih luas, termasuk di Asia Tenggara.

Kedua Menlu juga menegaskan pentingnya komunikasi mengenai pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, dan mengedepankan kerja sama dan penghormatan terhadap hukum Internasional.