Peserta pemilu di Jakarta. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menekankan bahwa politik uang merupakan kejahatan dalam demokrasi.
"Politik uang adalah kejahatan yang mencederai demokrasi jangan tergoda, harus berani menolak politik uang," ujar Abhan di Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Tidak hanya menolak uangnya, masyarakat yang menemukan indikasi tindakan tidak jujur tersebut juga diharapkan segera melapor kepada pengawas pemilu.
"Untuk pengawas, laporan soal pelanggaran itu harus segera ditindaklanjuti, mengingat hanya ada lima hari kerja untuk memeriksanya," ucap dia.
Menurut dia, menjelang dilakukannya pemungutan suara pada Rabu, pihaknya terus menggelar patroli di daerah yang akan dilaksanakan pilkada, guna menyisir dan meminimalisir munculnya pelanggaran.
"Tentu juga mencegah 'serangan fajar'. Potensi munculnya pelanggaran itu tinggi pada hari pemungutan suara," tutur Abhan.
Ia juga mengimbau pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk meminta pemilih tidak membawa telepon genggam ke bilik suara, karena dapat memicu praktik politik uang.
"Pemilih bisa mengambil gambar bukti coblosannya dan itu berpeluang untuk terjadi 'money politic' pascabayar. Jadi nyoblos dulu, ditunjukkan, lalu dibayar," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
