Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah untuk Rakyat, Ini Pesan Jokowi

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, melakukan penyerahan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sulsel di Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare, Senin (2/7). Dari 5.000 sertifikat hak milik yang dibagikan, sebanyak 3.000 penerima sertifikat hadir langsung pada kegiatan tersebut. Mereka berasal dari 11 kabupaten/kota lingkup Sulsel. 

Presiden Jokowi sendiri hadir didampingi oleh sang istri, Iriana Jokowi. Tampak pula Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Sofyan A Djalil. Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan sertifikat tersebut kepada 12 orang yang menjadi perwakilan dari 5.000 penerima sertifikat. 

Presiden Jokowi mengaku senang bisa hadir di Kota Parepare, kota kelahiran mantan Presiden RI, BJ Habibie. "Saya senang sekali bisa hadir di kota Parepare, kota kelahirannya Pak Habibie, betul?" tanya Jokowi mengawali sambutannya. 

Menurut Presiden Jokowi, penyerahan 5.000 sertifikat ini merupakan bagian dari 126 juta lebih bidang yg harus disertifikatkan di Indonesia. Namun, tercatat hingga tahun 2015 lalu, baru 46 juta yang bersertifikat. Jokowi menyebut, artinya masih ada 80 juta bidang yg harus disertifikatkan. 

"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yg keluar di seluruh Indonesia, artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikat. Mau nunggu 160 tahun?," ujarnya. 

Ia memerintahkan Menteri ATR, menaikkan jumlahnya sejak tahun kemarin dimana dikeluarkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun ini, ada 7 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN dan tahun depan 9 juta. 

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih pada kantor BPN, karena target kemarin terlampaui. Tahun ini, Ia juga memberikan warning kabupaten/kota untuk dapat memenuhi target yang ada. 

Kata dia, sertifikat ini penting untuk membuat masyarakat jadi tenang, karena hak hukum menjadi jelas. Terdapat nama pemegang hak, luas yang dikuasai.

"Jadi jelas sekali, kalau ada sengketa, itu pemegang hak ini sudah tenang. karena kalau setiap saya ke daerah, kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa lahan. Karena memang 80 juta belum tersertifikat. Antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, dan antara bapak dan anak," ujarnya. 

Presiden Jokowi menyampaikan pesan, kalau sudah dipegang, sertifikat tersebut dijaga dengan baik diberi plastik dan difotokopi, jika aslinya hilang bisa diurus di BPN. 

Jika ada warga yang ingin menggunakan sebagai agunan bank, Presiden Jokowi menyampaikan tidak masalah, tapi sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Apakah memiliki kemampuan untuk mencicil. 

Presiden Jokowi juga menyampaikan agar masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga iklim pasca pilkada tetap kondusif.