Bamsoet Jawab Keresahan Ulama soal TKA dan Kemiskinan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakini peran alim ulama sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain sebagai pengayom masyarakat, alim ulama punya posisi penting dalam menjaga kebhinekaan dan semangat kebangsaan.

"Saya sama sekali tak meragukan kecintaan para ulama terhadap NKRI. Kini para alim ulama punya tantangan yang tak ringan. Selain merekatkan ukhuwah kebangsaan, alim ulama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa dan negara," ujar Bamsoet saat menerima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) yang dipimpin Yusuf Muhammad Karta, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (18/07/18).

Jajaran GNPF Ulama lainnya yang hadir antara lain Edy Mulyadi, Zaitun Rasmin dan Muhammad Al-Khaththath. Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-Nasdem).

Bagi Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, kerukunan antar umat beragama menjadi pondasi utama bagi kelangsungan NKRI. Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti di Timur Tengah yang selalu berkonflik antar satu dengan yang lainnya. Apalagi, konflik yang mengatasnamakan agama.

"Kedamaian dan kelangsungan negara harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita terjebak dalam konflik horizontal berkepanjangan yang tak akan ada habisnya. Konflik di berbagai negara Timur Tengah telah menjadi pelajaran penting bagi kita. Agama seharusnya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat adu domba," terang Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, GNPF Ulama menyampaikan kegelisahan mengenai isu membanjirnya tenaga kerja asing, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta berbagai impor pangan yang masih merajalela.

"DPR RI telah melakukan banyak Sidak maupun kunjungan kerja ke berbagai wilayah yang diduga dibanjiri tenaga kerja asing. Komisi IX yang membawahi bidang ketenagakerjaan baru-baru ini sudah menyidak ke Morowali," urai Bamsoet.

Mengenai kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, saat ini DPR RI dan pemerintah terus menggenjot agar penggunaan APBN bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, diharapkan penggunaan APBN mampu menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan kita saat ini mencapai titik terendah sejak Indonesia memasuki era Reformasi, yakni sebesar 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Saya juga akan pastikan penggunaan APBN 2019 nanti bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya melalui pemberian subsidi benih, pupuk, kredit usaha rakyat, serta berbagai program kesejahteraan lainnya," pungkas Bamsoet.