Bawaslu Diminta Tegas Awasi Menteri yang Nyaleg

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tegas kepada menteri yang maju menjadi bakal caleg apabila kedapatan melakukan pelanggaran, seperti penggunaan fasilitas negara.

"Saya berharap Bawaslu tegas, jika kedapatan melakukan pelanggaran jangan segan-segan mendiskualifikasi," ujar Jerry dihubungi di Jakarta, Kamis.

Selain pengawasan pada penggunaan fasilitas negara, Jerry menilai Bawaslu juga perlu mengawasi agar anggaran kementerian tidak disalahgunakan untuk kepentingan bakal caleg.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga harus dijaga selama Pemilu 2019 berlangsung agar tidak memihak menteri-menteri yang menjadi bakal caleg.

"Apalagi ada Menteri PAN-RB yang maju lewat Dapil Riau. Yang betul dia tidak maju karena bisa menggangu roda pemerintahan," ujar dia.

Sebelumnya, Bawaslu berjanji akan melakukan pengawasan melekat pada menteri yang mendaftar bakal caleg, yakni saat para menteri turun ke daerah pun, Bawaslu akan melakukan pengawasan.

Apabila ditemukan pelanggaran, terdapat sanksi administrasi dan pidana yang akan dikenakan sesuai kualitas pelanggaran dan pembuktiannya.

Menteri yang mendaftar menjadi caleg adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Daerah Pemilihan Depok.

Selanjutnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Daerah Pemilihan Jakarta Timur serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Daerah Pemilihan Bengkulu.

Lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menjadi caleg di Daerah Pemilihan Jawa Barat VI serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.