Senator Dorong Menlu AS Bertindak untuk Pembebasan 2 Jurnalis Reuters di Myanmar

Sebelas senator Republik dan Demokrat AS mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menggunakan semua kekuatan termasuk menerapkan lebih banyak sanksi ekonomi, untuk menjamin pembebasan segera, tanpa syarat dari dua jurnalis Reuters yang dipenjarakan di Myanmar.

"Kami menulis hari ini dengan keprihatinan besar mengenai kasus dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang secara salah ditahan dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara di Burma," para senator, yang dipimpin oleh Republikan Marco Rubio dan Demokrat Jeff Merkley, kedua anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menulis dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pada Selasa (11/9/2018).

Surat itu ditandatangani oleh enam Demokrat dan lima Partai Republik.

Kedua wartawan itu dinyatakan bersalah atas tuduhan rahasia resmi dan dijatuhi hukuman awal bulan ini dalam sebuah kasus penting yang dilihat sebagai ujian kemajuan menuju demokrasi di Myanmar. Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh junta militer hingga 2011.

Pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi telah berada di bawah tekanan diplomatik yang meningkat atas tindakan keamanan yang dipicu oleh serangan oleh gerilyawan Muslim Rohingya pada pasukan keamanan di Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat pada bulan Agustus 2017, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/9/2018).

Para wartawan sedang menyelidiki pembunuhan penduduk desa Rohingya oleh pasukan keamanan pada saat penangkapan mereka Desember lalu, dan telah mengaku tidak bersalah. Pemenjaraan mereka telah mendorong dukungan internasional, termasuk panggilan untuk pembebasan mereka oleh Wakil Presiden AS Mike Pence.

Para senator mengatakan mereka menghargai Pompeo yang mengangkat kasus ini pada bulan Agustus dengan menteri luar negeri Myanmar, Kyaw Tin, dan menyerukan pembebasan segera mereka, tetapi mengatakan harus ada tindakan lebih lanjut.

Bulan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap empat komandan militer dan polisi Myanmar dan dua unit tentara, menuduh mereka melakukan "pembersihan etnis" terhadap Muslim Rohingya dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.