India Bakal Luncurkan Cryptocurrency

Pemerintah India sedang mengevaluasi kemungkinan mengeluarkan cryptocurrency yang didukung negara.

Seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Quartz India bahwa pemerintah telah membentuk panel yang akan membahas pertanyaan mengenai cryptocurrency dan blockchain. Sementara, menurut sumber Quartz India, pemerintah ingin mendorong studi blockchain, peluncuran cryptocurrency yang didukung negara hanyalah sebuah opsi untuk dipertimbangkan.

Sumber itu juga mengatakan bahwa panel akan membahas amandemen baru ke rancangan RUU yang ada pada cryptocurrency. Salah satu proposal dilaporkan untuk membuat kepemilikan mata uang kripto tanpa persetujuan pemerintah merupakan kejahatan yang dapat dihukum.

Panel ini dibuat pada bulan Desember 2017 oleh Kementerian Keuangan India untuk membahas peraturan cryptocurrency di negara tersebut, menurut catatan Quartz, yang diharapkan untuk menyajikan laporannya pada akhir 2018.

Reserve Bank of India (RBI) pertama kali mengumumkan larangannya dalam menyediakan layanan perbankan untuk setiap pengguna cryptocurrency pada awal April. Dalam sehari, RBI mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari cara untuk mengeluarkan mata uang digitalnya sendiri. Meskipun pemerintah tertarik untuk meluncurkan cryptocurrency mereka sendiri, larangan itu mulai berlaku 6 Juli.

Mahkamah Agung India telah menerima beberapa petisi terhadap keputusan RBI, yang terakhir yang akan diperiksa pada akhir September.

Venezuela adalah negara pertama di dunia yang meluncurkan cryptocurrency yang didukung negara. Petro, aset digital yang dilaporkan didukung oleh minyak, emas, besi dan berlian, pertama kali diumumkan oleh presiden negara itu Nicolas Maduro pada 4 Desember 2017.

Namun, laporan baru-baru ini oleh Reuters yang mengklaim bahwa tidak ada tanda keberadaan Petro di Venezuela, sementara sebuah majalah AS, Wired, menyebut cryptocurrency Venezuela sebagai sebuah "akrobat".

Iran dan China juga mempertimbangkan untuk menciptakan mata uang digital mereka sendiri yang didukung negara. Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran mempresentasikan ide tersebut pada bulan Februari, dengan menyatakan bahwa larangan negara tersebut terhadap transaksi cryptocurrency tidak akan berlaku untuk koin yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, seorang ahli dari bank sentral China baru-baru ini mendesak pemerintah negara untuk mempertimbangkan peluncuran cryptocurrency (stablecoin) stabilnya sendiri.