Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75% di Akhir 2019

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Pemerintah Indonesia menargetkan inklusi keuangan pada akhir 2019 mencapai 75%. Target tersebut, salah satunya bisa diwujudkan melalui industri asuransi. 

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, Moch Ichsanuddin menyampaikan, peran industri perasuransian dalam pembangunan nasional perlu terus didorong agar mampu berpartisipasi aktif mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.

"Melalui Hari Asuransi tahun ini diharapkan dapat semakin mendukung terwujudnya keuangan inklusif dalam mendorong ketersediaan akses dan layanan keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Ichsanuddin di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2017, indeks literasi asuransi di Indonesia baru mencapai 15,76%. Angka ini turun dari survei 2013 lalu yang berada di angka 17,84%.

Sementara tingkat utilitas mencapai 12,08%, tidak berubah jauh dari survei 2013 yakni sebesar 11,81%. Artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 15 sampai 16 orang yang mengenal lembaga jasa keuangan asuransi. Sementara yang sudah menggunakan jasa asuransi hanya ada 12 orang.

Menurut Ketua Dewan Asuransi Indonesia, Dadang Sukresna, penetrasi asuransi di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 6-7%, jumlah ini terbilang sangat kecil dibandingkan dengan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 265 juta jiwa. Dari angka populasi itu, baru 1,7% yang memiliki asuransi.

"Dari jumlah penduduk yang begitu besar, tentunya kenaikan penetrasi 1% saja akan terlihat cukup besar dari sisi jumlah orang yang memahami pentingnya berasuransi," tukas Dadang.