Inklusi Keuangan Tembus 80%, OJK Kini Dorong Penguatan Kesehatan Finansial

Perluasan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir berhasil meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan formal. Namun, pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional menilai tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membuka akses, melainkan memperkuat kesehatan finansial masyarakat agar lebih tangguh menghadapi berbagai risiko ekonomi.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51%. Sementara itu, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,46%.

Meski akses terhadap layanan keuangan terus meningkat, data global menunjukkan bahwa kepemilikan akun keuangan belum otomatis mencerminkan ketahanan finansial. World Bank Global Findex Database 2025 mencatat 79% orang dewasa di dunia telah memiliki akun keuangan, namun hanya 56% yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, membangun dana cadangan, dan merencanakan masa depan secara lebih baik.

Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, Nancy Widjaja, mengatakan penguatan kesehatan finansial harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy dalam acara The 2026 Asia Grassroots Forum, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, data yang kredibel menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dari sisi regulator, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, menilai kesehatan finansial juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain memperluas akses pembiayaan dan mendorong pemberdayaan, menurutnya tantangan berikutnya adalah kemampuan pelaku UMKM menjaga kualitas produk, memenuhi standar pasar, serta merespons kebutuhan konsumen secara konsisten.

Sementara itu, Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengatakan pengalaman mendampingi perempuan pelaku UMKM selama lebih dari 16 tahun menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan tujuan finansial yang berbeda.

Baca Juga: Inklusi Keuangan Indonesia 90%, Literasi Rendah Jadi Tantangan UMKM

Baca Juga: Inklusi Keuangan Perbankan Baru 70 Persen, Fintech Jadi Pendorong Inklusi Keuangan

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Aria.

Pelaku industri dan regulator pun sepakat bahwa agenda inklusi keuangan ke depan perlu bergeser dari sekadar jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan menuju peningkatan kualitas kesehatan finansial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terhubung dengan sistem keuangan formal, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.