Sri Mulyani Klaim Realisasi Defisit Terbaik dalam 5 Tahun Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan realisasi defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp237 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

"Defisit ini merupakan yang terkecil secara nominal dan persentase dibandingkan 2014 hingga 2017," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Sri mengatakan angka ini lebih baik dari realisasi defisit anggaran pada 2017 sebesar Rp298,3 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB serta realisasi defisit anggaran 2016 yang tercatat mencapai Rp268,1 triliun atau 2,11 persen terhadap PDB.

Ia memastikan realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2018 didukung oleh membaiknya penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai 95 persen dari target dan belanja negara yang sesuai dengan proyeksi sebanyak 97 persen pada akhir tahun. Untuk itu, ia memperkirakan "outlook" defisit anggaran pada akhir 2018 bisa mencapai kisaran 1,8 persen-1,96 persen terhadap PDB, atau lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 2,19 persen terhadap PDB.

"Kami memperkirakan akhir tahun defisit anggaran bisa di bawah dua persen. Ini menggambarkan kita betul-betul menjaga kinerja APBN dan mampu menekan defisit lebih anggaran lebih kecil dari 2,19 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani memaparkan defisit sebesar Rp237 triliun hingga akhir Oktober 2018 berasal dari realisasi pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.483,9 triliun serta belanja negara sebesar Rp1.720,8 triliun.

Penerimaan perpajakan dalam periode ini sudah mencapai Rp1.160,7 triliun yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.016,5 triliun dan pendapatan kepabeanan dan cukai Rp144,1 triliun serta penerimaan negara bukan pajak Rp315,4 triliun dan hibah Rp7,8 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2018 sebesar Rp1.016,52 triliun ini tumbuh 17,64 persen dengan pencapaian 71,39 persen dari target APBN," ujarnya.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp1.074,4 triliun yang terdiri atas belanja kementerian lembaga Rp586,4 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp488,1 triliun serta transfer ke daerah mencapai Rp602 triliun dan dana desa Rp44,4 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran untuk menutup defisit juga tercatat sebesar Rp320 triliun, dengan pembiayaan utang melalui penerbitan surat berharga negara mencapai Rp333,7 triliun dan dikurangi untuk pembiayaan investasi sebanyak Rp14,7 triliun. Pencapaian kinerja APBN ini juga disertai keseimbangan primer yang tercatat negatif sebesar Rp23,8 triliun atau merupakan yang terendah sejak 2013.