KPAI Soroti Reuni 212 Libatkan Anak-Anak, Bawaslu Diminta Ini

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut memantau kegiatan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta, kemarin. Karena itu menyoroti kehadiran anak-anak di acara tersebut.

Ketua KPAI, Susanto, mengatakan Pemilu sejatinya bukan semata instrumen mengawal demokrasi, namun proses yang terjadi dari Pemilu ke Pemilu menampakkan cermin budaya politik. Tampaknya, meski regulasi telah melarang anak disalahgunakan dalam kegiatan politik.

"Pelibatan anak usia di bawah 17 tahun masih saja terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya," ujar Susanto di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Ia menjelaskan, ada banyak bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Salah satunya anak dilibatkan untuk bagi-bagi alat kampanye, jurkam, bahkan ujaran kebencian terhadap calon lain. Karena itu pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut.

"Ini masih saja terjadi. Bahkan di sebagian masyarakat, membawa anak ke ajang kampanye dianggap sebagai hal biasa dan tradisi yang tak terkoreksi," katanya.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kata Susanto, menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Ia menegaskan pelibatan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran pemilu.

Oleh sebab itu, mengingat kerentanan anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye cukup tinggi, maka pihaknya meminta KPU dan Bawaslu komitmen mengawal aturan tersebut.

"Hal ini semata-mata agar anak tumbuh kembang dengan baik," imbuhnya.

Susanto menegaskan, KPAI telah memantau langsung reuni 212. Dalam kegiatan itu, terdapat anak yang terpisah dengan ortunya bahkan kelelahan. Mengingat kegiatan aksi 212 tersebut, juga ada ajakan pilih capres dengan kriteria tertentu.

"Khusus merespons kegiatan 212, tim KPAI telah memantau ke titik lokasi, sejumlah catatan sudah disampaikan ke publik. Dalam kegiatan tersebut, terdapat anak yang terpisah dengan ortunya bahkan kelelahan. Mengingat kegiatan aksi 212 tersebut, ada ajakan pilih capres dengan kriteria tertentu. Tentu, Bawaslu perlu mendalami terkait hal ini," jelasnya.