OTT KPK di Kemenpora Bisa Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kementeri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) jelang Pemilu 2019, menjadi sorotan bagi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Fahri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak citra pemerintah. Sebab suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan.

"Saya khawatir ini punya efek politik. Jadi lebih baik berkoordinasi. Dasar OTT itu kan pengintipan, Pak Jokowi ngerti nggak ini barang, apapun ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Mengenai OTT di Kemenpora, Fahri menilai Presiden Jokowi harus mengevaluasi sumber-sumber dana pemerintah. Ia menyarankan audit menyeluruh, terutama untuk dana hibah.

"Presiden harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi non-budgeter, sebab ini lagi-lagi hibah kan," katannya.

"Khusus untuk (kasus) Kemenpora, saya sudah mendengar lama bahwa dalam Asian Games kemarin, karena itu sebuah peristiwa pesta dan pestanya dianggap pesta rakyat, pesta olahraga yang dianggap membanggakan pasti ada banyak sumbangan dan orang-orang yang ingin melihat maraknya pesta itu. Nah ini perlu ada audit yang menyeluruh dari terhadap Asian Games itu," lanjutnya.

Diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap pencairan dana hibah pemerintah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berawal dari operasi tangkap tangan, pengembangan perkara ini berujung ke penggeledahan. Ruang Menpora, Imam Nahrawi pun ikut digeledah.

KPK juga telah menetapkan lima orang tersangka dari OTT yang dilakukan pada Selasa dan Rabu lalu. Tiga dari pihak Kemenpora diduga bertindak sebagai penerima suap dan dua orang dari KONI diduga sebagai pemberi suap.