Kini, Perputaran Uang di Indonesia Lebih Merata Sebab Program Dana Desa

Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan program dana desa telah menjadikan perputaran uang lebih merata hingga ke perdesaan.

"Selama ini, uang hanya berputar di perkotaan, dengan adanya dana desa maka lebih merata," katanya di Solo, Sabtu (12/1/2019).

Ia mengatakan dana desa akan membuat proyek infrastruktur di pedesaan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan talut, berjalan dengan baik karena melibatkan masyarakat setempat.

"Harapannya, dengan terbangunnya infrastruktur tersebut akan memajukan program lain seperti 'one village one product' dan 'one village one tourism'," katanya.

Meski demikian, menurut dia, penggunaan dana desa harus dipastikan akuntabilitas dan transparansinya mengingat belum semua aparat desa paham dengan pengelolaannya. Ia juga mengatakan untuk memastikan dana desa terkelola dengan baik, maka setiap kepala desa harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) sepanjang lima tahun ke depan.

"Jadi, mereka yang terpilih ini wajib membuat rencana tersebut, mau dijadikan apa desanya. Memang kendalanya belum semua mahir. Masih banyak yang awalnya meniru desa lain yang lebih baik," katanya.

Oleh karena itu, untuk memastikan kepala desa menyusun RPJM desa dengan baik, lanjutnya, maka pemerintah kabupaten mesti aktif melakukan pendampingan dan pelatihan. Sementara itu, ia menambahkan dari awal penerapan pada 2014, sejauh ini, program berjalan cukup baik, terbukti dari kasus menyangkut pengelolaan dana desa yang minim.

Ia mengatakan kesuksesan program tersebut juga terlihat dari peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk dana desa. Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun.

"Kalau tahun lalu, naik menjadi Rp60 triliun. Artinya, ini berjalan baik," katanya.

Meski demikian, ia juga berharap masyarakat jangan terlalu reaktif terhadap kesalahan kelola dana desa yang mungkin terjadi.

"Bisa jadi itu terjadi karena ketidakmampuan aparat desa dalam melakukan pengelolaan. Oleh karena itu, pelatihan intens dilakukan," katanya.