Alokasi Dana Desa Naik Tiga Kali Lipat

Dana Desa setiap desa pada 2022 meningkat tiga kali lipat dari 2015, dari Rp280,3 juta per desa menjadi Rp715,7 juta per desa. 

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Murtono mengatakan alokasi Dana Desa, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, harus dikelola baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga dibutuhkan aparatur pemerintah desa berkualitas.

"Menjadi tantangan berkelanjutan sampai saat ini. Kapasitas pengetahuan dan kemampuan keterampilan sumber daya aparatur di desa yang mumpuni dalam mengelola keuangan desa," kata Murtono kepada wartawan di Bandung, Sabtu (18/11/2023). Baca Juga: Dana Desa Kerap Dikorupsi, Ahmad Sahroni: Raja-Raja Kecil Tingkat Desa Harus Diberantas!

Berdasarkan 37.429 data terhimpun dalam aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa tahun 2023, terdapat 6,78 persen kepala desa yang hanya tamat pendidikan formal setingkat SMP.

"Data itu juga menunjukkan mayoritas kepala desa, yakni 61,12 persen, merupakan lulusan pendidikan formal setingkat SLTA (SMA/SMK),"ujarnya.

Peningkatan ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengakselerasi mutu pemerintahan desa.

Salah satu upaya dilakukan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa 2023 di Bandung, Jawa Barat, 20 September-18 November 2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Paudah mengatakan, lulusan kegiatan pelatihan kali ini menjadi angkatan terakhir dari total 16 angkatan. Jumlah peserta mencapai 1561 desa atau 6092 aparatur (empat orang per desa).

"Secara keseluruhan pelatihan di Jawa Barat terbagi 16 angkatan pelatihan, dengan tingkat partisipasi setiap angkatan rata-rata mencapai 96 persen,"katanya.

Kegiatan pelatihan di Jawa Barat dibagi menjadi enam tema, yakni Pelatihan Aparatur Desa Dasar, Penguatan BPD, Penguatan Kerja Sama Desa, Penguatan PKK, Penguatan Posyandu, dan Penguatan LKD/LAD.

Peserta pelatihan pun diberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan). Dengan begitu, aparatur desa diharapkan mampu memberikan layanan lebih berkualitas ke depannya.

Kegiatan pelatihan kali ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah pun sudah mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendanaan di desa,"ungkapnya

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi yang mewakili.

PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menambahkan Program Peningkatan Pemerintah Desa ini diinisiasi oleh Kemendagri untuk seluruh Indonesia salah satunya Jawa Barat yang memiliki 1.570 desa 

"Jadi dari 5.311 desa hanya 1.570 desa terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, DPD, PKK, Posyandu nah itu yang kita lakukan selama ini,"ujarnya. Baca Juga: Gus Halim Diskusi Bareng China, Nilai Dana Desa Wujud Nyata Pembangunan Merata

Dia berharap  mereka semakin meningkat kapasitasnya karena dalam upaya membangun desa yang mandiri membutuhkan SDM yang mampu bisa menjadi perencana, sumber daya pengelola dan inisiator dan inovasi yang baik sehingga mereka menjadi agen pembaharuan di desa dalam memajukan desanya sebagaimana materi yang mereka dapatkan. 

"Termasuk melek teknologi juga,"pungkasnya.