Penugasan Bulog Jadi Importir Bawang Putih Dinilai Munculkan Persaingan Tak Sehat

Penugasan Pemerintah terkait penunjukan Perum Bulog sebagai importir bawang putih dihimbau untuk dikaji ulang. Posisi Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hilangnya kewajiban menanam untuk impor memunculkan perlakuan tidak adil kepada pelaku importir lain, dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dan persaingan yang tidak sehat.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, mengatakan, penugasan Bulog menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap importir lainnya. Impor yang akan Bulog lakukan ini tidak perlu mematuhi aturan Permentan nomor 38 tahun 2017 mengenai kewajiban tanam 5% dari volume impor.

Di saat bersamaan, importir lain tetap harus mematuhi ketentuan tersebut. Padahal, adanya kewajiban menanam ini mengakibatkan adanya perbedaan struktur biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha impor lain yang tidak dialami oleh Bulog.

“Pengusaha impor, selain Bulog, juga harus menghadapi tantangan lain seperti beban bagi hasil kepada petani bawang putih dan belum lagi adanya kuota impor yang harus dipenuhi. Tantangan-tantangan ini pada kenyataannya tidak harus ditanggung Bulog melalui penunjukkan impor sebesar 100.000 ton ini,” jelas Ilman.

Baca Juga: Bulog Salurkan Cadangan Beras 15.000 Kg ke Jayapura

Dirinya kembli menambahkan, apabila memang perlu tindakan impor sesegera mungkin untuk menstabilkan harga, sebaiknya pemerintah juga turut mengikutsertakan pengusaha impor lain dalam kegiatan impor dalam rangka stabilisasi harga ini.

“Siapapun pelaku impornya, mau Bulog ataupun swasta, pada dasarnya dapat membantu menurunkan harga bawang putih dengan efisien apabila impor untuk stabilisasi harga ini tidak perlu ada wajib tanam,” lanjutnya.

Pengusaha impor, di sisi lain, juga telah berperan dalam meningkatkan produksi dalam negeri dengan wajib tanam yang diberlakukan. Apalagi, Bulog tidak rutin mengimpor bawang putih, tidak seperti beras dan jagung, sehingga kemampuan teknis Bulog dalam mengimpor bawang putih pun tidak serta merta membuat institusi tersebut lebih pantas untuk mengimpor secara efisien dibandingkan dengan pengusaha impor lain yang sudah lebih berpengalaman. Sehingga penunjukkan ini perlu dikaji ulang.