Demokrat Tak Sejalan dengan Koalisi?

Komadan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya menghormati kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan proses perhitungan suara.

"Kami tetap konsisten sejak awal bahwa memberikan ruang proses perhitungan suara secara resmi dari KPU. Kita harus menghormati itu proses itu tentu dengan catatan bahwa kita semua warga negara memiliki kewajiban untuk tetap mengawasi proses perhitungan itu," kata AHY usai menghadiri pertemuan dengan kepala daerah dan tokoh nasional di Museum Balai Kirti, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rabu (15/5/2019).

Baca Juga: Tanggapi Poyuono, Jawaban AHY Berkelas

Lanjutnya, ia menambahkan, jika dalam perhitungan ditemukan kejanggalan, maka pihak yang tidak menerima hasil keputusan KPU dapat menempuh jalur konstitusional yang berlaku.

"Jika menemukan kejanggalan, ada permasalahan maka kita harus laporkan kita adukan dengan jalur konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua. Kita tahu bahwa proses pemilu tidak pernah sederhana selalu hadir dengan dinamika dan permasalahan yang ada," jelasnnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan memberikan ruang KPU untuk bekerja secara resmi.

Baca Juga: Ogah ke MK, BPN Tunggu Kedaulatan Rakyat

"Sejatinya kita harus tetap memberikan ruang, waktunya masih ada sampai tanggal 22 Mei semoga perhitungan suara ini berjalan baik, transparan, akuntabel, jujur dan demokratis sehingga jika hasilnya nanti keluar bisa diterima dengan baik," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua BPN Djoko Santoso menolak Situng KPU lantaran diduga telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama Pemilu 2019.

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujarnya dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).