Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan kepada kader dan simpatisan saat menghadiri Apel Siaga PDI Perjuangan Setia Megawati, Setia NKRI di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/5). Apel yang diikuti sekitar 70 ribu kader PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut untuk kesiapan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden 2019. | Kredit Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Ketua DPP PDIP bidang hukum Trimedya Pandjaitan membantah isu penggantian Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dalam agenda percepatan kongres.
Ia mengungkapkan agenda kongres adalah restrukturisasi pengurus hingga pembatasan kader yang akan duduk di eksekutif.
"Tidak ada, kita membutuhkan (Megawati sebagai Ketum) dan dari atas sampai bawah, dan kita juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDIP dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang," katanya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Baca Juga: Regenerasi PDIP, Langkah Jokowi Terganjal Trah Sukarno
Trimedya membenarkan adanya agenda regenerasi dalam dewan pimpinan pusat PDIP. Namun, regenerasi itu bukan berarti menyentuh pucuk pimpinan, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Regenerasi itu, kata Trimedya, bisa saja terjadi dalam lingkaran sekretaris jenderal, ketua DPP, wakil sekjen dan posisi lainnya. "Itu kan bagian dari regenerasi, tapi kita bisa menangkap apa yang diinginkan ibu tentu gerak partai harus lebih gesit lagi di periode yang akan datang ini," kata dia.
Terkait isu penggantian ketua umum, Trimedya menegaskan, pihaknya tidak merasakan adanya isu tersebut. Ia menyatakan, situasi masih kondusif menjelang rapat kerja nasional yang akan digelar PDIP pada Rabu (19/6). Rakernas fokus pengisian posisi pimpinan DPRD hingga DPR oleh ketua umum.
Baca Juga: Puan Maharani: Menteri Terkaya di Indonesia!
Sementara yang akan menjadi fokus DPP PDIP pada Kongres PDIP 8-10 Agustus 2019 mendatang salah satunya yakni membahas munculnya posisi baru. Yakni, ketua harian dalam struktur baru hingga persiapan menjelang Pilkada serentak tahun 2020.
Di samping itu, kata Trimedya, percepatan kongres juga merujuk pada evaluasi terdahulu. Pada saat pemerintahan Jokowi berjalan baru satu tahun baru PDIP kongres, terlihat pada periode pemerintahan Jokowi itu dianggap kurang efektif.
"Maka akan lebih efektif lagi kalau seandainya sudah terbentuk dulu DPP-nya baru pemerintahan bekerja," kata dia.
Trimedya juga membantah adanya fraksi-fraksi yang berfriksi di internal PDIP. Ia menyebut pula tidak benar bahwa ada persaingan antara putra-putri Megawati Soekarnoputri dalam menduduki pucuk pimpinan partai banteng bermoncong putih itu.
"Selama tujuh tahun di DPP saya tidak melihat itu. Saya tujuh tahun di DPP saya tidak melihat seperti itu," kata Trimedya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
